Langgar Konstitusi AS, Jika Korban Badai Dilarang Dukung Boikot Israel

Dickinson, Texas, MINA – Gerakan Pembela Kebebasan Sipil di AS menyatakan, adalah melanggar konstitusi, kontrak resmi yang mengharuskan penduduk Dickinson, Texas, AS, menyatakan tidak akan memboikot Israel sebagai syarat menerima bantuan membangun rumah kembali setelah kawasan itu dilanda badai harvey.

Texas mengharuskan warga untuk memverifikasi bahwa mereka tidak memboikot Israel, El News melaporkan.

Pembela kebebasan sipil menyebut tindakan tersebut melanggar Konstitusi AS.

Formulir resmi menyebutkan, untuk mengajukan permohonan membangun kembali rumah dan bangunan bisnis yang rusak akibat badai, memerlukan sertifikasi bahwa pemohon “tidak memboikot Israel” dan “tidak akan memboikot Israel selama masa perjanjian ini.”

Daerah berpenduduk sekitar 20.000 jiwa tersebut merupakan salah satu tempat paling parah oleh badai harvey. Hampir 90% dari kota itu terendam banjir.

Pihak berwenang setempat mengatakan bahwa 7.000 rumah dan hampir 100 bangunan bisnis rusak parah.

Direktur Hukum Kebebasan Sipil Warga AS Andre Segura mengatakan Amandemen melindungi hak warga AS untuk memboikot apapun, dan pemerintah tidak dapat mengkondisikan bantuan untuk keuntungan politik tertentu.

“Persyaratan seperti itu adalah pelanggaran mengerikan terhadap Amandemen,” ujarnya.

Texas adalah satu dari 21 negara bagian di AS yang mencoba membatasi gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel.

Wartawan setempat Glenn Greenwald berkomentar bahwa ketentuan itu menunjukkan “ancaman terbesar dan paling umum terhadap kebebasan berbicara di Barat dan hal itu termasuk usaha kriminalisasi dan melarang aktivitas melawan Israel.

Redaktur Max Blumenthal menyindir, bantuan bersyarat pemerintah kota Texas adalah “jenis campur tangan asing yang ternyata ditoleransi oleh elit kita.”

Saat ini, Kongres AS sedang mempertimbangkan Undang-Undang Anti-Boikot Israel, yang dapat menjatuhkan denda penjara dan denda pada perusahaan atau personil yang dituduh mematuhi boikot Israel yang diminta oleh organisasi internasional.

Banyak pihak mengecam rancangan undang-undang tersebut karena dianggap melanggar hak kebebasan berpendapat konstitusional.

Beberapa anggota parlemen AS telah menarik dukungan mereka terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Pada bulan Agustus, 100 organisasi sipil dan hak asasi manusia mendukung sebuah pernyataan yang mendesak anggota parlemen untuk menolak RUU tersebut secara langsung.

Kelompok lobi Israel AIPAC telah menyusun rancangan undang-undang tersebut menjadi salah satu prioritas legislatifnya.

Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan, pemboikotan ekonomi terhadap Israel adalah tindakan pertahanan yang sah berdasarkan undang-undang dan piagam internasional.

Perwakilan OKI, Adib Salim menyatakan hal itu, pada sela-sela pembukaan konferensi ke-91 tentang Petugas Penghubung Regional pada Senin (23/10) di Kairo, Mesir. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)