Tiga Organisasi Islam Prancis Tolak "Piagam Reformasi Agama"

Paris, MINA – Tiga organisasi Dewan Ibadah Muslim Prancis (CFCM) mengecam Piagam Reformasi Agama” yang menegaskan kembali kesesuaian keyakinan dengan Prancis.

Mereka menyatakan ketidaksepakatan tentang teks tersebut karena berisiko “melemahkan ikatan kepercayaan” serta “merusak kehormatan Muslim,” Anadolu Agency melaporkan, Jumat (22/1)

Komite Koordinasi Muslim Turki di Prancis (CCMTF) dan Konfederasi Islam Milli Gorus (CMIG) bersama dengan gerakan Iman dan Praktik, mengumumkan pada 20 Januari, bahwa mereka belum menandatangani piagam yang disetujui dan diserahkan kepada Presiden Emmanuel Macron.

Mereka menuntut amandemen 10 poin isi piagam yang disebut Macron sebagai “teks dasar untuk hubungan antara Negara, Islam, dan Prancis.”

“Kami jelas setuju dengan tuntutan non-campur tangan negara, non-instrumentalisasi agama dan penghormatan terhadap Konstitusi dan prinsip-prinsip Republik,” kata organisasi-organisasi itu dalam pernyataan bersama.

“Namun, kami percaya bahwa bagian dan formulasi tertentu dari teks yang dikirimkan kemungkinan akan melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Prancis dan Bangsa. Selain itu, pernyataan tertentu merusak kehormatan Muslim, dengan karakter yang menuduh dan meminggirkan,” tambah pernyataan itu.

Penolakan piagam itu terjadi karena Prancis terlibat dalam perseteruan sengit dengan negara-negara Islam, termasuk Turki, karena karikatur ofensif Nabi Muhammad.

Mereka mengatakan piagam itu disetujui tanpa memperoleh konsensus penuh dari komponen integral lainnya dari CFCM, termasuk dewan regional dan departemen serta para imam yang akan terpengaruh oleh keputusan itu.

Pernyataan itu mengutip Masjid Agung Saint Denis de la Réunion, yang merupakan salah satu komponen pendiri CFCM, telah menolak untuk menandatangani piagam.

Setelah beberapa pekan terjadi perselisihan internal, CFCM, sebuah badan nasional yang terdiri dari sembilan asosiasi mengatakan telah mencapai kesepakatan tentang teks piagam “menolak campur tangan asing, Islam politik, dan praktik adat tertentu dan tentang menghormati kesetaraan gender.”

Kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi pembentukan Dewan Imam Nasional yang akan memiliki kewenangan untuk mengesahkan praktik para imam.

Dewan itu akan membatasi masuknya para imam dari Turki, Tunisia, Maroko dan Aljazair, dan 300 imam mungkin akan dipulangkan, menurut laporan yang diterbitkan oleh outlet berita France 24.

Ketiga organisasi tersebut mengatakan bahwa meskipun mereka yakin dewan imam itu bermanfaat, mereka harus mendapatkan legitimasinya dari populasi Muslim.

Mereka juga menggarisbawahi perlunya “konsultasi yang luas, demokratis dan partisipatif” alih-alih secara biasa menandatangani teks yang “tidak dapat diterima dengan tenang oleh komunitas”. (T/R7/P1

Mi’raj News Agency (MINA)