Tinggalkan Mesir, Hamas Pertimbangkan Proposal Gencatan Senjata

Kairo, MINA – Delegasi Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang menghadiri perundingan gencatan senjata di Gaza,saat ini telah meninggalkan ibu kota Mesir, Kairo, setelah menerima proposal gencatan senjata di Gaza, pada Senin (29/4) malam.

Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil Al-Hayya, rencananya akan kembali lagi ke Kairo dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata di Gaza.

Menurut laporan Cairo News Channel, sebelumnya pada hari Senin (29/4), Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengumumkan adanya proposal dari negaranya di meja perundingan mengenai pencapaian gencatan senjata di Gaza, dan menyerukan pihak Palestina dan Israel untuk mempelajarinya.

Menurut sumber yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan, Hamas diperkirakan akan menanggapi proposal terbaru Israel mengenai gencatan senjata bertahap, yang diajukan pada hari Sabtu.

Sumber tersebut menyatakan, hal itu termasuk kesepakatan untuk menerima pembebasan kurang dari 40 sandera sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina dari penjara Israel dan gencatan senjata tahap kedua yang mencakup “masa tenang berkelanjutan,” yang merupakan tanggapan Israel terhadap tindakan Hamas, yaitu tuntutan gencatan senjata permanen.

Setelah tahap pertama, Israel akan mengizinkan kebebasan bergerak antara utara dan selatan Jalur Gaza dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Jalur Gaza.

“Hamas memiliki beberapa pertanyaan dan pertanyaan mengenai tanggapan Israel terhadap inisiatif gerakan tersebut, yang mereka terima dari para mediator pada hari Jumat,” kata sumber itu.

Sementara itu, surat kabar Israel, Haaretz melaporkan, delegasi Israel akan berangkat ke Kairo pada hari Selasa (30/4), untuk mengadakan diskusi dengan para pejabat Mesir mengenai permintaan Hamas untuk gencatan senjata total di Jalur Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang diharapkan.

“Fokus pembicaraan delegasi profesional, yang tidak mencakup anggota senior sistem keamanan, adalah tuntutan Hamas untuk gencatan senjata sepenuhnya,” lapor Haaretz.

Surat kabar tersebut mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, “Optimisme terlalu dini. Kami sedang menunggu posisi Hamas, yang belum diambil, dan tidak jelas apakah gerakan tersebut akan menyetujui garis besar tersebut atau akan memberikan hambatan seperti yang terjadi pada tahun 2016 lalu.”

Hamas menuntut diakhirinya perang Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan, yang ditolak oleh para menteri Israel di pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok sayap kanan ekstrem.

Pada hari Ahad (28/4), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan membubarkan pemerintah jika dia menyetujui proposal Mesir untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas dan menghentikan invasi Rafah di Jalur Gaza selatan. []

Mi’raj News Agency (MINA)