Tokoh Muhammadiyah Minta UNHCR Serius Selesaikan Persoalan Pengungsi

Jakarta, MINA –Tokoh Muhammadiyah Prof DR Sudarnoto Abdul Hakim meminta United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) serius merespon gerakan masa yang dilakukan pengungsi akhir-akhir ini. Jangan sampai aksi mereka seperti demonstrasi, jahit mulut, dan bakar diri ini mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional.

“Kalau UNHCR tidak memberikan perhatian serius, itu artinya menurut saya UNHCR membiarkan Indonesia bermasalah dan merepotkan Indonesia,” kata Prof Sudarnoto saat menerima audiensi Solidarity Indonesia for Refugee (SIR), di kantornya, Kampus UHAMKA, Jakarta belum lama ini, sebagaimana keterangan pers SIR, Selasa (28/12).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Internasional ini menyarankan, UNHCR aktif membangun komunikasi dengan negara-negara tujuan dan transitnya para pengungsi. Komunikasi ini perlu untuk membangun kekuatan politik UNHCR agar negara tujuan mudah menerima para pengungsi.

“Jadi harusnya PBB punya kekuatan efektif untuk kepada negara negara penerima suaka itu bisa menerima refugee,” ujarnya.

Prof Sudarnoto mengakui, hal itu tidak mudah dilakukan UNHCR, karena sudah bukan rahasia lagi, ketika terjadi migrasi besar-besar akan menimbulkan persoalan baru, dari para pendatang atau masyarakat setempat. Persoalan-persoalan ini perlu ditangani UNHCR.

“Persoalan bagi pendatang sendiri atau refugee itu misalnya culture shock, belum lagi adanya persinggungan dengan masyarakat setempat soal komunikasi dan lain sebagainya,” katanya.

Meski demikian apa yang menjadi persoalan pengungsi di negara-negara transit harus dapat diselesaikan. Karena persoalan ini merupakan tanggung jawab PBB melalui UNHCR.

“Jadi memang menurut saya PBB, UNHCR ya paling bertanggung jawab,” katanya.

Untuk itu kata Prof Sudarnoto, UNHCR harus mampu meyakinkan negara-negara tujuan dan transit, bahwa para pengungsi tidak akan menimbulkan persoalan.

“UNHCR paling bertanggung jawab, bagaimana dia harus meyakinkan, gak mungkin Indonesia meyakinkan terus,’ katanya.

Menurutnya, tidak wajar para pengungsi tinggal di negara-negara transit itu lama-lama. Artinya ada persoalan dengan cara kerja UNHCR dalam menangani persoalan para pengungsi.

“Katanya hanya sementara tapi sampai puluhan tahun. Ini tidak wajar pasti ada yang salah,” katanya.

Bisa saja masalahnya itu kata Prof Sudarnoto, menyangkut internal UNHCR atau dari para pengungsi itu sendiri dengan tempat negara tujuan atau transit. Negara tujuan tidak ingin talibanisasi terjadi di negara-negara tujuan

“Mungkin ada juga yang khawatir kaya di India itu menerapkan program talibanisasi, Khawatir kemungkinan para refugee itu menjadi taliban. Jadi gitu kemungkinannya,” katanya.

Untuk itu, kata dia perlu ada komunikasi antara UNHCR dengan negara tujuan dan transit, untuk memastikan para pengungsi tidak. Jangan, sampai negara transit khusunya Indonesia terbebani dengan persoalan pengungsi.

“Jangan dibiarkan Indonesia kemudian terbebani dengan soal refugee,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikasi Hubungan Antar Lembaga SIR Maryam mengatakan, kunjungan kepada Prof Sudarnoto sebagai tokoh Muhammadiyah dan Ketua MUI Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Internasional ini merupakan bagian dari memperingati hari HAM Sedunia. Selain itu kunjungan ini untuk meminta saran dan masukan terkait program kerja lembaga SIR.

“Silaturahmi kepada Prof DR Sudarnoto ini SIR meminta masukan, saran dan dukungan agar program kerja SIR berjalan efektif,” katanya.

Sebelumnya, kata Mayam, SIR juga meninjau kamp pengungsi dan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/12). Kunjungan ini untuk memastikan keadaan para pengungsi dan pencari suaka kondusif setelah kantor UNHCR pindah dari Gedung Ravindo, Jl Kebon Sirih Jakarta Barat.

Maryam mengaku terkesan dengan anak-anak para pengungsi yang memiliki semangat belajar bahasa Indonesia. Mereka juga menyampaikan kesan positif kepada warga Indonesia yang mayoritas Muslim memiliki keramahan dan suka menolong.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)