TOKOH POLITIK INDEPENDEN BERTEMU JIHAD ISLAM BICARA REKONSILIASI

Gaza City, 2 Syawwal 1436/18 Juli 2015 (MINA) – Delegasi tokoh politik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bertemu dengan anggota Gerakan Jihad Islam di Jalur Gaza pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina.

Delegasi itu dipimpin Yasser Al-Wadiya, anggota kepemimpinan PLO, yang diperbarui pemimpin Jihad Islam pada hasil kunjungan terakhirnya ke Mesir untuk bekerja pada proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan.

Seorang delegasi dari anggota politik independen, Muhammad Al-Saqqa, menyerukan menekan mereka yang bertanggung jawab untuk mengakhiri pembagian arus dan mengambil tanggung jawab untuk melayani rakyat Palestina.

Al-Saqqa menuntut menyatukan kehendak rakyat dan politik untuk mengakhiri kepentingan individu dan faksi melalui segala cara yang mungkin dilakukan.

“Upaya untuk mendamaikan pemerintah persatuan telah dikotori dengan berbagai rintangan,” kata Al-Saqqa, demikian Ma’an News melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu (18/7).

Pemerintah persatuan dibentuk pada Juni 2014 telah berulang kali gagal untuk mengatasi masalah perpecahan antara faksi-faksi politik antara dua kubu besar Palestina, Fatah dan Hamas, dan bulan lalu diumumkan pada pertemuan dewan Fatah bahwa seluruh cabinet pemerintahan akan segera dibubarkan.

Pertempuran antar faksi yang meletus setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2006 akhirnya menyebabkan perpecahan geografis dan politik antara kedua pihak, dan kekuasaan telah tetap dibagi antara Jalur Gaza yang dipimpin Hamas dan Fatah yang didominasi di Tepi Barat sejak tahun 2007.

Komite eksekutif PLO menunjuk komite untuk berkonsultasi pada semua faksi Palestina untuk melakukan reformasi pemerintahan baru pada pertengahan Juni, dan secara luas diharapkan pemerintah baru akan melihat para pemimpin faksi mengganti teknokrat independen pemerintah saat ini.

Jihad Islam dan Hamas bukan anggota PLO tetapi diduga termasuk dalam pembicaraan tersebut.

Pembicaraan sejauh ini terbukti sia-sia, dengan pejabat Fatah mengklaim mereka mencapai “jalan buntu” dan para pejabat Hamas mengklaim mereka tidak berkonsultasi di luar “beberapa panggilan telepon.”

Hamas telah menuduh Fatah yang didominasi PLO bukanlah tubuh yang tepat untuk melaksanakan reformasi pemerintah dan faksi lainnya telah memperingatkan terhadap tindakan sepihak yang diambil selama proses tersebut.

Sementara Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan Rabu (15/7) lalu, perubahan kabinet Palestina berpotensi dapat dibentuk sebelum libur lebaran dimulai pada Jumat (17/7), namun Presiden Mahmoud Abbas mengatakan awal pekan ini mereka tidak akan memutuskan perombakan pemerintah sampai setelah liburan akhir pekan.(T/R05/R03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)