Top Empat Peristiwa Geopolitik di Awal Tahun 2020

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kared Arab MINA

Virus Covid 19 Mengglobal

Jumlah korban akibat virus corona virus (COVID-19) meningkat secara signifikan di negara-negara luar Cina, termasuk Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya: Malaysia, Singapura. Di Timur Tengah hampir semua negara di sana satu persatu terjangkit. Di Eropa, Italia masih meduduki angka tertinggi korban virus tersebut.

Di Iran, 500 kasus baru dilaporkan dalam seminggu terakhir. Malah Wakil Presiden Iran Masmueh Ebtekar terkena corona dan Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi, dinyatakan positif terkena COVID-19 usai terlihat batuk dan bersin selama konferensi pers menjelaskan mengenai situasi wabah corona.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa corona atau COVID-19 telah mengglobal. Cina bukan lagi satu-satunya negara yang terjangkit, akan tetapi kian hari kasus baru muncul di belahan dunia lainnya.

Dengan situasi yang cukup genting ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menyatakan corona COVID 19 sebagai wabah pendemi.

Corona membuat ekonomi dunia bergejolak, pasar saham di Eropa seperti FTSE (Inggris), CAC (Perancis), DAX (Jerman) mencatat penyusutan yang signifikan 3-4%.

Dan Arab Saudi secara tiba-tiba menutup akses masuk untuk Jamaah Umroh ke wilayah Mekkah dan Madinah untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona.

Bahkan Jepang akan mempertimbangkan jika perlu untuk menunda perhelatan olahraga dunia Olimpiade Tokyo 2020.

Dilema Turki

Perseteruan antara militer Turki dan Suriah di Idlib telah memasuki pekan ke-5. Pada 27 Februari, 33 tentera Turki tewas dalam serangan udara militer Suriah, ini menjadi rekor baru dalam sejarah Turki dengan angka kematian terbanyak dalam satu hari selama perang saudara Suriah terjadi.

Situasi di Idlib saat ini semakin menyulitkan Turki dan sekutunya Syrian National Army. Dengan sokongan Rusia, militer Suriah yang berada di bawah pemerintahan Bashar al-Assad semakin kuat.

Selama ini, Recep Tayyip Erdogan berkompromi dengan Rusia supaya kepentingannya di Suriah terjamin. Erdogan menuduh bahwa upaya kudeta dirinya yang terjadi pada 15 Juli 2016 merupakan persekongkolan Pakta Perjanjian Atlantik Utara (NATO), sehingga dijadikannya alasan untuk menjauh dari AS dan NATO dan merapatkan diri ke Rusia. Namun dengan peristiwa ini memaksa dirinya kembali ke AS dan NATO dengan meminta pertolongan mereka.

Meskipun Erdogan terjerat dengan permainan politiknya sendiri, akan tetapi ia bisa mengupayakan bantuan NATO dengan mengancam melepas pengungsi Suriah masuk Eropa sekiranya NATO tidak membantu Turki. Negara-negara Eropa sangat khawatir atas krisis yang akan terjadi jika pengungsi Suriah membanjiri mereka. Jadi sepertinya NATO akan bantu Turki.

India-AS, Diskriminasi Umat Muslim

Usai Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungan pertamanya ke India Februari lalu. Trump disambut meriah oleh 100.000 warga India di Stadion Sardar Patel, dalam acara sambutan bertemakan “Namaste Trump” artinya “Selamat Datang Trump”. Hhubungan AS – India semakin erat setelah Trump menjadi orang nomor satu di AS.

Kedekatan AS – India yang semakin erat tidak terlepas dari kepentingan yang sama yaitu keduanya memiliki sikap yang sama terhadap Cina.

Trump dan PM India Narendra Modi, menandatangani kesepakatan jual-beli pesawat tempur senilai AS$ 3 miliar yang mencakup MH-60 Romeo (Lockheed Martin) dan AH-64E Apache (Boeing) yang dilengkapi dengan kemampuan anti-kapal selam.

Semua itu adalah upaya proteksi menghadapi Cina yang semakin aktif mencari akses ke Samudera Hindia yang sangat strategis terutama untuk akses ke Timur Tengah dan Afrika.

Akan tetapi India merupakan negara yang cukup dekat dengan Iran, kedua negara membangun Pelabuhan Chabahar sebagai tandingan Pelabuhan Gwadar yang dibangun oleh Cina dan Pakistan.

Baca Juga: Enam Cara Mudah Bantu Palestina

Meski banyak isu perdagangan yang belum clear antara AS – India, akan tetpi kunjungan Trump baru-baru ini memberikan sinyal cukup kuat untuk menekan Cina dan Iran.

Di samping kunjungan Trump ke India, di kota Delhi terjadi kerusuhan demontrasi yang dilakukan oleh pendukung peng-hinduan India yang menargetkan kekerasan terhadap Umat Muslim di Delhi.

Umat Muslim di India mendemo kebijakan (Citizenship Amendment Act – CAA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah India pada Desember lalu.

CAA terbit untuk memberikan kewarganegaraan India kepada illegal migrants (pelarian) non Islam asal Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Tapi fasilitas itu tidak diberikan kepada yang beragama Iskam, Satu kebijakan sangat kental bertujuan untuk mengurangi populasi Muslim di India demi mewujudkan agenda Hinduisasi India yang dipelopori oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) tidak lain adalah Partai pemimpin India Narendra Modi.

Demonstrasi Umat Muslim menolak kebijakan diskriminatif CAA di Delhi memicu para pendukung Hinduisasi India terhasut orasi ahli politik BJP Kapil Mishra yang mengajak mereka untuk menyerang pengunjuk rasa anti-CAA. Bentrok itu menewaskan 42 orang Muslim India.

Oleh sebab banyak kepentingan antara India bagi AS dan sekutunya, tidak banyak media Barat yang mengecam aksi brutal itu. Malah Perdana Menteri India Narendra Modi membantah pernyataan OKI yang ia nilai terlalu ikut campur urusan dalam negeri negaranya.

Perdamaian Taliban – Amerika Serikat

AS dan Taliban akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Berarti menyelesaikan perang terpanjang dalam sejarah AS yaitu Perang Afghanistan yang berlangsung selama 18 tahun lamanya.

Menyelesaikan Perang Afghanistan merupakan bagian dari pernyataan dan janji Trump pada tahun 2016.

Trump melihat AS tidak lagi mempunyai kepentingan di Afghanistan, lebih baik menarik pulang tentara AS dan mendapatkan jaminan dari Taliban bahwa mereka akan memutuskan hubungan dengan Kelompok Al-Qaeda.

Sejak jatuhnya pemerintah Taliban tahun 2001, Taliban telah bertransformasi dari sebuah persatuan fundamentalis Islam kepada sebuah persatuan nasionalis.

Taliban tidak pernah keberatan dengan permintaan AS, karena mereka pernah dijanjikan diberi posisi dalam pemerintah Afghanistan.

AS akan bertindak sebagai mediator bagi Taliban dan Afganistan, dua faksi yang telah berperang berpuluh tahun, untuk mendirikan pemerintahan yang satu.

Yang menarik adalah mengetahui lebih lanjut siapa yang akan mengisi kekosongan kekuatan di Afganistan setelah AS angkat kaki? Rusia, Cina atau India? Bahkan mungkin Iran?

Jelasnya, proses pembentukan pemerintahan baru Afganistan yang melibatkan Taliban tidak akan mudah. Afganistan akan tetap menjadi wilayah magnet yang menjadi rebutan pemain-pemain geopolitik, meskipun AS telah pergi. (A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)