TPS di Jakarta dan Sekitarnya Akan Dijaga 38 Ribu Personel

Jakarta, MINA – Kapolda Metro Irjen Pol Gatot Edy Pramono mengungkapkan, sekitar 38 ribu personel TNI-Polri akan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Jumlah pengamanan yang kita libatkan baik itu Polri dan TNI jumlahnya 38 ribu personel, yang terdiri dari 23 ribu personel Polri kemudian 15 ribu personel TNI,” kata Gatot usai menghadiri Apel Patroli skala besar TNI-Polri di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).

Ia mengungkapkan, ada sebanyak 63 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Polda Metro Jaya yang akan diamankan oleh personel. Pembagian personel disesuaikan dengan tingkat keamanannya di setiap TPS.

“Kita bagi, mana yang tadi aman, rawan, semua banyak sekali. Tapi itu adalah variabel-variabel bagaimana kita menentukan mana yang aman, rawan, dan kurang rawan,” katanya.

Baca Juga: Bulog: Stok Beras Nasional Aman pada Natal dan Tahun Baru

Gatot menerangkan, TNI-Polri telah membagi TPS ke beberapa tingkat kerawanan, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus. Tingkat kerawanan itu ditetapkan setelah dilakukan pengidentifikasian terhadap variabel-variabel kerawanan.

“Sebagai contoh, kalau di daerah tersebut didominasi oleh satu pasangan calon, dan tidak ada konflik-konflik sebelumnya, ataupun potensi-potensi gangguan keamanan, kita anggap ini daerah yang aman,” katanya.

Menurutnya, dari TPS yang ada, tidak ada satupun yang masuk ke kategori TPS sangat rawan. Yang ada hanya terdiri dari TPS aman, rawan, dan TPS khusus. TPS khusus merupakan TPS yang ada di lokasi-lokasi seperti rumah sakit.

“Kita siapkan, tetapi tentunya kami dalam hal ini TNI-Polri tentu melihat dinamika perkembangan situasi yang ada di lapangan,” katanya.

Baca Juga: Media Ibrani: Empat Roket Diluncurkan dari Gaza

Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi pihak-pihak yang berniat akan mengganggu jalannya Pemilu 2019 dengan berbagai cara.

“TNI dan Polri siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara,” katanya. (L/R06/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: BRIN Kukuhkan Empat Profesor Riset Baru