Tragedi Rohingya, Solidaritas Manusia Adalah Sebuah Kebohongan (Oleh : Pemenang Nobel Perdamaian)

Oleh: Tawakkol Karman (penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2011, adalah seorang wartawan Yaman dan aktivis hak asasi manusia)

Tidak ada yang berpendapat lagi tentang apa yang terjadi di Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi hak asasi manusia internasional danbanyak negara, semua sepakat bahwa perang yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya adalah contoh nyata dari pembersihan etnis dan genosida.

Menurut laporan internasional, jumlah orang yang melarikan diri dari operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine mencapai sekitar 600 ribu pengungsi pada Oktober 2017.

Krisis terus memburuk, dikepalkan di satu sisi oleh intoleransi pemerintah Myanmar dan desakan untuk melanjutkan kebijakan eksklusif rasis mereka. Di sisi lain, kenyataannya ketertarikan dunia terhadap apa yang terjadi di Myanmar tidak cukup dalam.

Solidaritas Manusia

Hal paling berbahaya yang diketahui dari tragedi Rohingya adalah bahwa gagasan “solidaritas manusia” mungkin tidak lebih dari sebuah kebohongan besar.

Mengapa ini terjadi? Mengapa bencana manusia ini terjadi tepat di depan mata kita, tidak dihentikan? Adakah kondisi yang tidak diketahui yang harus dipenuhi untuk menunjukkan solidaritas manusia dan menawarkan dukungan yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan ini?

Ini adalah pertanyaan yang jawabannya akan sangat mengerikan. Apakah solidaritas kemanusiaan sesuatu yang diberikan hanya kepada yang kuat dan kaya yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi di arena internasional?

Banyak yang mulai mengerti bahwa solidaritas manusia tidak menjangkau umat Islam. Terlepas dari seberapa akurat pendapat itu, ini adalah indikator keraguan yang mengakar di benak beberapa orang, dan itu bukan hal yang baik.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Dan ini bukan satu-satunya kerugian yang keluar dari tragedi Rohingya. Rezim di Myanmar yang melakukan pelanggaran mengerikan setiap hari, masih bisa menemukan sekutu yang membela apa yang sedang dilakukannya.

Tanggung jawab rezim Myanmar untuk pemusnahan Rohingya sudah jelas dan pernyataannya yang mengingkari apa yang sedang terjadi adalah mendustakan.

Mengorbankan masa lalunya sebagai pejuang hak dan kebebasan untuk menerima tirani, Aung San Suu Kyi – pemimpin pemerintah Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian – berfungsi sebagai contoh utama dari kerusakan yang dapat menimpa seseorang yang menjaga asas-asasnya.

Sungguh tragis bahwa Aung San Suu Kyi menentang kenyataan dan menyangkal keyakinan kekerasan dan pembersihan etnis. Aung San Suu Kyi bisa saja berjuang dan memenangkan kemenangan untuk hak asasi manusia atau untuk nuraninya sendiri setidaknya. Tapi dia lebih suka memperjuangkan “negara” dan penglihatan militernya dibangun tanpa pengecualian, marginalisasi dan penolakan keragaman. Betapa akhir tragis bagi wanita yang begitu banyak diandalkan.

Alasan ‘Terorisme’

Tragedi Rohingya telah mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan tentang penggunaan “terorisme” oleh kediktatoran sebagai alasan yang berguna untuk mewujudkan tujuan politik dan menghancurkan oposisi atau lawan politik.

Dunia telah melihat bagaimana seluruh desa hancur dan penduduknya terbunuh atau terlantar, semua kekejaman yang dilakukan atas nama “perang melawan teror”. Siapa yang bisa menerima pembenaran ini?

Yang benar adalah bahwa dengan menggunakan “terorisme” sebagai alasan untuk menekan lawan dan untuk memungkinkan kepemimpinan politik tirani memperkuat pangkalannya adalah tipu muslihat lama yang dapat dilihat semua orang. PBB dan masyarakat internasional harus berani dan mencegah penggunaan “terorisme” dengan cara ini.

Rejim otoriter harus dicabut dari kesempatan untuk menggunakan alasan yang adil seperti memerangi “terorisme” untuk tujuan mereka sendiri. Tidak hanya itu, tapi juga harus ada perhitungan nyata dari mereka yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan apapun.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Memerangi Rasisme

Ada banyak seruan untuk mengakhiri operasi militer melawan Rohingya hari ini. Ini bisa dilihat sebagai perkembangan positif, dan meski sangat terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Terlepas dari kenyataan itu, rezim di Myanmar kemungkinan tidak akan menanggapi seruan ini kecuali jika ada pendirian internasional terpadu melawan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang dilakukan di sana.

Tragedi Rohingya telah menunjukkan bagaimana sebuah negara anggota PBB dapat memiliki kebijakan internal yang dibangun mengenai diskriminasi rasial dan agama tanpa konsekuensi internasional. Oleh karena itu tekanan harus ditingkatkan pada rezim di Myanmar jika kita melihat koreksi mata kuliah yang sesungguhnya.

Sudah saatnya mengambil sikap tegas terhadap Myanmar. Kita seharusnya tidak menenangkan negara yang mempromosikan kebijakan apartheid. Sudah saatnya menghentikan tragedi kemanusiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Beberapa waktu lalu, Bangladesh dan Myanmar mencapai sebuah kesepakatan yang memungkinkan pemulangan pengungsi Rohingya, yang menjadi sasaran kampanye penganiayaan dan pemindahan paksa oleh tentara Myanmar dua bulan yang lalu. Tapi kesepakatan ini, meski diimplementasikan, tidak cukup untuk terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi.

Memang benar bahwa pemulangan Rohingya yang mayoritas Muslim sangat penting untuk mengakhiri tragedi ini, tapi apa jaminan yang akan diberikan pemerintah Myanmar untuk tidak mengulangi kampanye pembersihan etniknya?

Namun demikian, kesepakatan ini harus menjadi awal dari akhir diskriminasi mengerikan terhadap Rohingya yang harus diberi hak politik dan sipil sebagai warga negara Myanmar.

Rohingya telah lama hidup tanpa mengetahui arti sebenarnya dari kemanusiaan dan keadilan. Apakah tidak akan luar biasa jika mereka bisa menemukan beberapa dari itu sekarang? Kita harus bekerja untuk menyadari bahwa dengan segenap kekuatan kita, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. (T/R05/P1)

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

(Sumber: Al-Jazeera)

Mi’raj News Agency (MINA)