Washington, MINA – Gedung Putih mengumumkan dimulainya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal di tengah kebuntuan politik yang belum menunjukkan tanda berakhir.
Langkah tersebut dilakukan ketika Presiden Donald Trump terus menekan Partai Demokrat untuk mengakhiri krisis shutdown yang telah melumpuhkan berbagai layanan publik di Amerika Serikat.
Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Russ Vought menyampaikan melalui media sosial pada Jumat (10/10) bahwa pemerintah mulai menindaklanjuti ancaman pemecatan terhadap sekitar 750.000 pegawai negeri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi Trump untuk “memperlihatkan konsekuensi politik nyata” bagi oposisi.
OMB menyebut PHK ini akan berskala besar namun belum memberikan rincian jumlah maupun departemen yang paling terdampak. Sementara itu, sejumlah instansi seperti Departemen Keuangan, Kesehatan, dan Pendidikan dilaporkan mulai mengirimkan pemberitahuan pemutusan kerja kepada pegawainya.
Baca Juga: Kelompok Muslim AS Kecam Hadiah Nobel Maria Machado, Pendukung Likud Israel
Senator Demokrat Patty Murray mengecam langkah itu sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masa shutdown. “Penutupan pemerintah tidak memberi Trump atau Vought kekuasaan baru untuk melemahkan layanan publik yang esensial bagi rakyat Amerika,” ujarnya. Ia menilai tindakan tersebut sebagai upaya intimidasi politik yang berbahaya.
Di sisi lain, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menyebut suasana di Capitol Hill “sungguh muram” seiring krisis yang kini memasuki hari ke-10 dan berpotensi memengaruhi 1,3 juta personel militer aktif yang terancam tidak menerima gaji pada pekan depan.
Krisis shutdown terjadi setelah kebuntuan anggaran antara Gedung Putih dan Kongres. Trump bersikeras memangkas sejumlah pos pendanaan yang dianggap “pro-Demokrat”, sementara oposisi menolak usulan tersebut karena dinilai merugikan pelayanan publik.
Penutupan sebagian lembaga pemerintahan ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah modern AS, dengan dampak luas terhadap ekonomi dan stabilitas birokrasi federal. []
Baca Juga: Pemerintahan Trump Diduga Blokir Pendanaan untuk Organisasi Islam di AS
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur