Trump Segera Berlakukan Tarif 50 Persen untuk Impor Tembaga

Washington, MINA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 50 persen terhadap impor tembaga sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (8/7).

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan, tembaga merupakan logam strategis yang sangat penting bagi berbagai sektor vital, termasuk kendaraan listrik, industri pertahanan, jaringan listrik, serta kebutuhan konsumsi masyarakat.

Ia mengatakan bahwa penguatan sektor tembaga domestik merupakan bagian dari visi kemandirian ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat. Al-Jazeera melaporkan.

Meski belum menyebutkan tanggal pasti pemberlakuan tarif tersebut, Trump menyampaikan bahwa pengumuman resmi akan dipublikasikan melalui akun media sosial pribadinya, Truth Social.

Baca Juga: Netizen Anggap Film Superman Sebagai Kritik terhadap Genosida Israel di Gaza

Sementara itu, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, memperkirakan bahwa tarif baru ini kemungkinan mulai berlaku pada akhir Juli atau paling lambat awal Agustus.

Rencana tersebut telah memicu reaksi dari berbagai negara dan pelaku industri global. Sejumlah negara seperti Chile, Kanada, dan Meksiko, yang merupakan pemasok utama tembaga olahan dan produk turunannya ke pasar AS, menjadi pihak yang paling terdampak.

Ketiga negara ini juga terikat dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, dan telah menyatakan bahwa ekspor mereka tidak mengancam kepentingan nasional Washington.

Di sisi lain, analis dari RBC Capital Markets memprediksi bahwa kebijakan tarif ini berpotensi memicu gejolak harga tembaga di pasar global, serta berdampak pada nilai saham perusahaan-perusahaan pertambangan, terutama yang berbasis di negara-negara eksportir utama.

Baca Juga: Mahasiswa AS Tuntut Pimpinan AIPAC Diadili atas Dukungan Genosida di Gaza

Para pelaku pasar dan asosiasi perdagangan kini menunggu rincian kebijakan lanjutan dari Gedung Putih guna menilai dampak riil terhadap rantai pasok dan perdagangan internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: 60 Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintahnya Akui Negara Palestina