Tujuh Negara Minta Pertemuan DK PBB Bahas Rohingya

Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah satu dari sedikit pemimpin Barat yang paling keras mengecam terkait penindasan terhadap warga . (RTE)

New York, MINA – Perancis, , dan empat negara lainnya telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan pekan depan untuk membahas kekerasan yang sedang berlangsung di Rohingya, Myanmar.

Tujuh negara tersebut termasuk Mesir, Kazakhstan, Senegal, dan Swedia menginginkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memberikan briefing kepada dewan mengenai kampanye militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Menurut sebuah surat permintaan yang dilihat media, Jumat (22/9), pihak Kepresidenan Ethiopia mengatakan mereka sedang mengadakan konsultasi untuk menetapkan waktu pertemuan tersebut, The New Straits Times melaporkan, Sabtu (23/9).

PBB mengatakan lebih dari 420.000 orang Rohingya telah melarikan diri untuk keamanan ke Bangladesh dalam menghadapi kampanye tentara di Rakhine yang mencakup insiden pemerkosaan dan pembakaran desa-desa.

Operasi militer tersebut dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh gerilyawan Rohingya di pos polisi pada 25 Agustus.

Dewan Keamanan telah menyerukan diakhirinya kekerasan tersebut namun organisasi hak asasi manusia mengatakan eksodus orang Rohingya terus berlanjut, yang memicu kemarahan internasional.

PBB telah menggambarkan operasi militer tersebut sebagai sebuah aksi ‘pembersihan etnis’ dan Presiden Perancis Emmanuel Macron menggambarkannya sebagai ‘genosida’.

“Kita harus mengutuk pemurnian etnis yang sedang berlangsung dan bertindak,” tegas Macron. (T/R11/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)