Tujuh Provinsi Alami Kekeringan

Jakarta, MINA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperingatkan, kekeringan akan berlangsung lebih panjang tahun ini. Bahkan, kekeringan di beberapa wilayah sudah dinyatakan dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Saking mengkhawatirkannya, Presiden Joko Widodo sampai memanggil BNPB untuk memaparkan masalah kekeringan di rapat kabinet yang digelar hari ini.

“Kekeringan tahun ini akan cukup panjang. Bapak Presiden memanggil BNPB untuk ikut rapat kabinet memaparkan masalah kekeringan,” kata Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo kepada awak media di Jakarta, Senin (15/7).

Agus menerangkan, sampai saat ini sudah ada tujuh provinsi yang mengalami kekeringan. Tujuh provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

“Dari masing-masing provinsi itu kalau ditotal jumlahnya ada 79 kabupaten, kecamatannya kurang lebih ada sekitar 556 kecamatan, dan ada sekitar 1969 desa dari tujuh provinsi tadi yang terdampak kekeringan jika dijumlah totalnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, musim kekeringan tahun ini diprediksi akan terjadi pada Juli-Agustus-September dengan puncak di akhir Agustus hingga awal September. Selain tujuh provinsi yang disebutkan, masih ada wilayah lain yang hampir dua bulan belum disiram air hujan.

“Seperti yang sering diprediksikan (alm) Pak Sutopo, ke depan musibah akan semakin banyak. Kalau kita lihat di map, kebanyakan bencana-bencana itu adalah bencana hidrometrologis, ada banjir, ada kekeringan. Itu disebabkan salah satunya karena penggundulan hutan,” katanya.

BNPB, kata Agus, melakukan beberapa strategi untuk meminimalisir dampak dari kekeringan. Dalam waktu dekat, BNPB akan menyiapkan mobil tangki, hidran umum, sumur bor, kampanye hemat air hingga merekayasa hujan buatan.

Sementara untuk jangka menengah, BNPB mendorong revitalisasi daerah aliran sungai dan juga danau. Sedangkan untuk jangka menengah BNPB mendorong pembangunan waduk dan juga embung serta pengendalian pengeluaran air tanah. (L/R06/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)