Turki: Aneksasi Israel Hancurkan Harapan Perdamaian di Timur Tengah

Ankara, MINA – Rencana aneksasi Israel akan “menghancurkan semua harapan” perdamaian abadi di Timur Tengah, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Rabu (10/6).

“Jika penjajah [Israel] melewati garis merah, kami [negara-negara Muslim] harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi,” kata Cavusoglu berbicara pada Komite Eksekutif Pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait ancaman Israel yang akan mencaplok wilayah Palestina, seperti dikutip dari AA.

Pertemuan virtual secara terbuka yang diadakan di tingkat menteri negara anggota OKI bertujuan membahas ancaman oleh rencana Israel mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, Palestina, yang telah berada di bawah pendudukan sejak 1967.

Cavusoglu berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal OKI karena telah menggelar pertemuan yang diprakarsai oleh Turki atas permintaan dari Palestina.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Yordania atas kerja sama dalam masalah ini.

Cavusoglu menggarisbawahi bahwa pertemuan itu telah mengumpulkan para pejabat tinggi dan mengirim peringatan tegas pada Israel untuk mengakhiri rencana aneksasi ilegal serta menunjukkan bahwa negara-negara Muslim mempunyai solidaritas tinggi pada Palestina.

“Pencaplokan Lembah Yordania oleh Israel dan pengakuan pemukiman ilegal akan menjadi pelanggaran hukum internasional,” kata Cavusoglu.

Dia menambahkan bahwa hal ini akan mengakhiri solusi dua negara dan menggantinya dengan solusi satu negara yang akan mengubah Israel menjadi “negara rasis”.

Cavusoglu menekankan bahwa penderitaan rakyat Palestina akan meningkat di tangan penguasa pendudukan Israel.

“Untuk mencegah hasil ini, kita harus menunjukkan persatuan dan posisi bersama,” ungkap dia.

Turki serukan umat Islam junjung nilai etis

Cavusoglu meminta umat Islam menunjukkan bahwa inilah saatnya menempatkan nilai-nilai etis dan kemanusiaan di atas kepentingan politik.

Dia mengatakan Israel harus memahami bahwa Muslim dan Palestina tidak akan pernah mundur untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, di mana Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Cavusoglu meminta umat Islam bersatu dalam menghadapi sikap ilegal Israel.

“Kekuatan kita berasal dari persatuan kita, dan selama kita bertindak bersama, kita bisa saja melakukan hal berbeda-beda.”

“Hari ini, sekali lagi kita harus mengirimkan pesan kita kepada dunia secara terbuka dan jelas. Kita harus memimpin komunitas internasional melawan tindakan ilegal Israel,” tegas Menlu Turki.

Dia menggarisbawahi pentingnya pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 19 Mei bahwa umat Islam harus mendukung road map yang dipimpin oleh Palestina baik secara lisan maupun praktis.

Cavusoglu mengatakan negara-negara Muslim harus berkoordinasi dan menjalin hubungan dengan anggota komunitas internasional lainnya untuk mencegah agresi Israel.

Negara Palestina yang berdaulat

Setelah berpidato, Cavusoglu menulis pesan di Twitter, menegaskan kembali dukungan Turki kepada semua warga Palestina.

“Pada Rapat Komite Eksekutif OKI yang diadakan atas inisiatif kami, [saya] menekankan dukungan penuh Turki kepada saudara-saudari Palestina kami terkait rencana aneksasi Israel yang menyolok,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa umat Islam tidak akan pernah menyerah mendukung negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Rencana aneksasi Israel

Baca Juga: Ukraina Gempur Moskow dengan Drone

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa pemerintahnya berkeinginan mencaplok Lembah Yordania dan semua blok pemukiman di Tepi Barat pada awal bulan depan.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana – serta aneksasi yang direncanakan – ilegal.

Otoritas Palestina mengancam akan menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika hal itu dilanjutkan dengan aneksasi, yang selanjutnya akan merusak solusi dua negara.

Aneksasi tersebut datang sebagai bagian dari rencana “Kesepakatan Abad Ini” usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang diumumkan pada 28 Januari.

Rencana ini merujuk pada Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut menyatakan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang terhubung melalui jembatan dan terowongan.

Otoritas Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS itu, Israel akan mencaplok 30-40 persen dari Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur. (T/RS3/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)