Ankara, 19 Syawwal 1437/24 Juli 2016 (MINA) – Pemerintah Turki telah membentuk Komite Koordinasi Darurat Negara yang diketuai Perdana Menteri Binali Yildirim.
Surat edaran Perdana Menteri tentang komite tersebut diterbitkan oleh surat kabar nasional pada Sabtu (23/7), demikian laporan Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Komite tersebut akan memiliki perwakilan dari kementerian dalam negeri, kehakiman, tenaga kerja dan jaminan sosial, urusan luar negeri, keuangan, pertahanan, dan pendidikan nasional. Wakil Perdana Menteri Turki juga akan berpartisipasi dalam komite.
Keputusan yang diambil komite akan segera dilakukan oleh semua kementerian terkait dan lembaga-lembaga publik.
Baca Juga: Ratusan Pemukim Ilegal Israel Serbu Masjid Al-Aqsa di Hari Kedua Paskah Yahudi
Koordinasi keadaan darurat negara akan dilaksanakan oleh gubernur di provinsi-provinsi pada masa berikutnya.
Parlemen Turki meratifikasi sebuah mosi untuk tiga bulan darurat negara dengan hasil pungutan suara parlemen 346 setuju dan 115 menolak, 21 Juli lalu, setelah upaya kudeta yang gagal.
Upaya kudeta yang mematikan pada 15 Juli lalu ketika oknum-oknum dari militer Turki mencoba untuk menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di negara itu, menewaskan sedikitnya 246 orang dan melukai lebih dari 2.100 lainnya.
Fethullah Gulen dituduh melancarkan kampanye yang berjalan lama untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi lembaga Turki, khususnya militer, polisi dan peradilan, membentuk apa yang disebut “negara paralel”.
Baca Juga: Setelah Turkiye dan Mesir, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Qatar
Namun, Ulama Turki yang berada di Amerika Serikat (AS) itu membantah tuduhan bahwa ia berperan dalam kudeta di Turki. Bahkan, Gulen sendiri mengutuk keras upaya penggulingan pemerintah. (T/R05/P001)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Dipecat Microsoft, Ibtihal Dapat Tawaran Kerja Dari Pengusaha Kuwait
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur