TURKI TUNJUK MENTERI PEREMPUAN BERJILBAB UNTUK PERTAMA KALINYA

Ayse Gurcan (52), seorang akademisi, telah menjadi Muslimah jilbab pertama menjabat menteri perempuan Turki.(Foto: Haberler)

Istanbul, 17 Dzulqa’dah 1436/1 September 2015 (MINA) – Untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki, seorang wanita berjilbab telah ditunjuk sebagai menteri. Ayse Gurcan (52), seorang akademisi, telah menjadi Muslimah jilbab pertama menjabat menteri perempuan Turki.

Dia ditunjuk Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu sebagai salah satu anggota Kabinet interim yang diumumkan pada Jumat, 30 Agustus 2015 dan akan berfungsi sebagai Menteri untuk masalah keluarga dan kebijakan sosial. Demikian IINA News melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa (1/9).

Ibu dari tiga anak itu juga merupakan anggota dewan dari Yayasan Pemuda dan Pendidikan Turki (TURGEV), di mana Bilal Erdogan, putra Presiden Recep Tayyip Erdogan, adalah  salah seorang pimpinan di organisasi pemuda itu.

Gurcan dipandang sebagai pencentus “rencana  tiga anak” yang berulang kali disebutkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Baca Juga: Israel Perintahkan Warga di Pinggiran Selatan Beirut Segera Mengungsi

Menurut rencana itu, setiap keluarga Turki perlu memiliki minimal tiga anak.

Larangan mengenakan hijab diberlakukan sejak tahun 1980 di Universitas, sekolah, dan gedung pemerintahan.

Pada tahun 2008, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) lalu mencabut larangan hijab di kampus.  Kemudian pada November 2012, Turki telah mencabut larangan mengenakan hijab di sekolah-sekolah Islam yang mulai berlaku untuk pertama kalinya pada tahun ajaran 2013-2014.

Pada September 2014 lalu, Perdana Menteri Turki waktu itu, Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan pencabutan larangan jilbab di lembaga-lembaga negara, kecuali untuk hakim, jaksa, polisi dan anggota militer.

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

Pada Oktober 2014 lalu, seorang anggota parlemen berhijab memasuki parlemen Turki untuk pertama kalinya dalam empat belas tahun, menandai akhir dari ‘larangan jilbab di lembaga-lembaga negara.

Pemerintah Turki sementara mengumumkan pada Jumat termasuk anggota AKP, Partai Rakyat Demokratik pro-Kurdi (HDP) dan menteri independen lain. Tugas utamanya adalah untuk menjalankan urusan pemerintahan hingga 1 November, tanggal yang ditetapkan untuk pemilu baru.(T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza