Tutup KEU II, Wapres Dorong Pembentukan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah

Jakarta, MINA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menutup Kongres Ekonomi Umat (KEU) II MUI, di Jakarta, Ahad (12/12), dan mendorong pembentukan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas) di setiap MUI Daerah.

Wapres Ma’ruf juga berpesan agar umat Islam senantiasa memperhatikan ekonomi berkelanjutkan yang ramah lingkungan.

Menurutnya, kehadiran Pinbas di setiap MUI daerah akan menopang salah satu bidang ekonomi syariah yang saat ini berkembang yaitu pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Tiga sektor lain yang berkembang adalah industri produk halal, industri keuangan syariah, dan pengembangan dana sosial syariah, lanjutnya.

“Pengembangan dan perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyamaan pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah. Perlu juga menyediakan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan sebagainya,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menyampaikan, kehadiran Pinbas tersebut akan mendorong realisasi potensi ekonomi syariah di Indonesia yang besar. Sehingga ekonomi syariah bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.mui.or.id/berita/27781/positif-covid-19-ini-pesan-dokter-idrus-paturusi-saat-rapat-online-wantim-mui/">
“Sekarang kita harus bekerja keras untuk merealisasikan potensi tersebut. Agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024, masih butuh banyak terobosan dan inovasi baru.

Dia mengharapkan, KEU II MUI ini bisa menjadi langkah awal mewujudkan cita-cita itu. Ekonomi Syariah, lanjutnya juga harus menjadi ekonomi inklusif yang ramah untuk semua golongan.mui.or.id/berita/642/jk-buka-ijtima-ulama-kelima/">

“Seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah,” ujarnya.

Dia menyampaikan, salah satu syarat menjadi ekonomi yang inklusif itu adalah mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability). Caranya dengan menjalankan ekonomi yang semakin ramah lingkungan.

Wapres Ma’ruf Amin melihat, tantangan terbesar dunia di abad 21 ini adalah perubahan iklim. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar ekonomi yang dibangun semakin ramah lingkungan.

“Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian. Apalagi perubahan iklim juga memicu terjadinya bencana alam yang menimbulkan banyak kerugian seperti penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya,” katanya.

“Kita ingin maju bersama, sejahtera bersama. Tidak ada yang tertinggal apalagi dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Untuk itu, sistem keuangan, khususnya keuangan syariah, juga harus inklusif,” imbuhnya. (R/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)