Jakarta, 20 Rajab 1437/28 April 2016 (MINA) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Pemerintah tahun ini akan mulai menggunakan Global Positioning System (GPS) dengan memasang chip pada gelang jamaah haji.
Namun demikian, penggunaan gelang ber-GPS ini baru akan diujicobakan pada jamaah haji lansia.
“Soal gelang, untuk tahun ini kita akan uji coba khusus bagi jamaah lansia, kita akan tanamkan GPS,” kata Lukman saat berdiskusi dengan Jajaran Pimpinan Redaksi TVOne di NEWSONE Meeting Room, Jakarta, Rabu (27/4). Demikian keterangan pers Kemenag yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Ikut mendampingi Menag, Staf Khusus Bidang Media Hadi Rahman, Kabiro Umum Syafrizal, dan Sesmen Khoirul Huda.
Baca Juga: Israel Bom Sekolah di Gaza, Delapan Warga Syahid
Menurutnya, penggunaan GPS dimaksudkan untuk memudahkan proses monitoring, tidak hanya terkait keberadaan jamaah lansia, tapi juga riwayat kesehatannya. Seluruh medical record jamaah lansia akan disimpan dalam sebuah chip untuk memudahkan proses pemeriksanaan kesehatan mereka.
“Khusus lansia, akan kita uji coba kalau sakit datang ke BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia), klinik maktab, atau lainnya itu sudah tidak perlu lagi bawa buku atau dilihat medical recordnya, cukup baca chipnya saja,” imbuh Lukman.
Selain itu, Kemenag juga akan meningkatkan kualitas gelang agar tidak terlalu mudah lepas.
Menag merasa bahwa gelang jamaah haji Indonesia yang digunakan pada tahun lalu terlalu mudah lepas. “Gelangnya memang terlalu lentur, mudah dibengkokkan sehingga ini kita sedang kaji. Meski jangan terlalu susah dilepas juga. Sedang kita cari mana yang moderat,” terangnya.
Baca Juga: Uganda Bertekad Gelorakan Semangat KAA
Mengakhirkan Qurah
Selain gelang GPS, kebijakan baru Kementerian Agama pada penyelenggarana haji tahun ini adalah mengakhirkan proses pengundian (qurah) kloter jamaah haji Indonesia.
Menurut Lukman, qurah dilakukan setelah seluruh proses pengurusan visa jamaah haji Indonesia selesai.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi persoalan haji tahun lalu seiring pemberlakuan e-Hajj oleh Pemerintah Saudi Arabis.
Baca Juga: Presiden Biden Positif COVID-19 Saat Kampanye di Las Vegas
“Kita sangat belajar dari pengalaman kemarin terkait pengurusan visa. Kita sudah mengetahui apa titik kelemahan kita kemarin itu,” jelasnya.
Seiring penerapan e-Hajj, proses pemvisaan jamaah haji harus berdasarkan paket. Akibatnya, jamaah yang bisa dikeluarkan visanya adalah mereka yang sudah jelas akomodasinya selama di Makkah dan Madinah, jelas penanggung jawab kateringnya, serta jelas armada transportasi yang akan digunakannya.
“Kalau ada satu saja data yang tidak lengkap, itu tidak bisa dientry dan visa tidak keluar. Problem ini yang kemudian menimbulkan waktu yang panjang,” tutur Menag.
Masalah keterlambatan visa pada tahun lalu berimplikasi pada hasil qurah kloter yang sudah dilakukan lebih awal. Akibatnya ada jamaah yang tidak bisa berangkat dengan kloternya karena visanya belum keluar.
Baca Juga: Militer Israel Tarik Sebagian Besar Pasukan Darat dari Gaza Selatan
“Belajar dari itu, formasi pengelompokan jamaah berdasarkan kloter dilakukan setelah jamaah jelas visanya sehingga tidak ada lagi yang seharusnya berangkat bersama kloternya tapi tertinggal karena visa nya belum keluar,” tandas Menag.
Upgrade Bus
Menag Lukman juga memastikan bahwa Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI telah bersepakat mengenai upgrade bus antar kota perhajian pada haji tahun ini.
Kesepakatan ini penting untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan layanan transportasi darat terbaik selama di Tanah Suci.
Baca Juga: MAPIM: Pembunuhan Tujuh Anggota World Center Kitchen Oleh Israel Tidak Dapat Dimaafkan
Pemerintah Saudi menerapkan bahwa transportasi antar kota perhajian bagi seluruh jamaah haji dunia 22 perusahaan yang tergabung dalam Naqabah (Organda). Kualitas armada bus dari 22 perusahaan ini beragam, dari yang paling tua sampai yang keluaran terbaru.
Jamaah dari negara mana menggunakan bus apa itu dilakukan dengan mekanisme undian. Akibatnya, jamaah haji Indonesia ada juga yang mendapat bagian bus yang sudah tua dan jelek.
Untuk memastikan seluruh jamaah haji Indonesia memperoleh bus terbaik, harus dilakukan upgrading dengan memberikan biaya tambahan.
Menurut Menag, kesepakatan upgrading bus pada tahun ini merespon problem adanya bus jamaah haji yang rusak dan mogok pada penyelenggaraan haji tahun lalu, khususnya pada pemberangkatan gelombang pertama dari Madinah ke Makkah.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa di London Serukan Diakhirinya Perang Israel di Gaza
“Untung kami segera rapat dengan DPR di sana untuk mengupgrade ini. Alhamdulillah gelombang kedua dari Makkah ke Madinah busnya sudah bagus-bagus,” tuturnya. (T/R05/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)