ULAMA INDONESIA: DUA HAL ATASI KEMEROSOTAN MORAL BANGSA

KH. Athian Ali Dai, Ketua Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) menyampaikan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama termasuk fenomena kemerosotan moral bangsa di Gedung DPR RI Jakarta, 4/02/2015. (Foto: Rana/MINA)

Jakarta, 14 Rabi`ul Akhir 1436/4 Januari 2015 (MINA) – Gabungan ulama dari beberapa ormas Islam Indonesia menyatakan prihatin akan kemerosotan moral bangsa dan menyerukan dua hal yang perlu diperhatikan bersama oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

“Sebenarnya landasannya adalah sekularisme. Oleh karena itu, dua hal yang perlu diperhatikan bersama, pertama bagaimana memaksimalkan agar nilai-nilai agama dijadikan dasar pijakan dalam perilaku berbangsa dan bernegara,” kata KH. Athian Ali Dai Ketua ANNAS saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/2).

KH. Athian melanjutkan, kedua bagaimana agama itu menjadi fungsional bukan hanya ritual dan bersifat individual, harus berfungsi “as a tool of social and political engineering.”

Pernyataan gabungan ulama dari beberapa ormas Nahdlatu Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, DDII, LPII, FUI, Persis, yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) dikeluarkan berkenaan dengan kemerosotan moral bangsa yang diindikasikan dengan pragmatisme politik, korupsi, pemimpin yang tidak bertanggungjawab, mudah berkhianat, munafik, gemar menjual aset negara, atau lainnya.

Kemerosotan moral bangsa bertitik tolak dari kelemahan keyakinan bahwa semua perbuatan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.

Korupsi yang merajalela di Indonesia mulai dari kalangan elit sampai ke tingkat masyarakat bawah merupakan saah satu bukti dari kemerosotan moral yang sedang melanda bangsa ini.

“Agama yang dianut belum mampu mencegah kemerosotan nilai-nilai moral. Bahkan ada kecenderungan masalah-masalah keagamaan justru diabaikan. Semua perbuatan di ranah bangsa hanya semata transaksional dalam hubungan sesama manusia saja,” ujar KH. Athian.

Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Habib Ahmad Zein Al AKaff (Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur), Prof. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Ilmu Hukum Unpar), Fahmi Salim Lc, MA. (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), KH. Kholil Ridwan (Dewan Syuro ANNAS), KH. Ali Kharar (Ulama Madura), Amin Djamaluddin (LPPI),

Sementara dari Komisi VIII DPR RI yang hadir di antaranya, Wakil Ketua Deding Ishak dan Shodiq Mujahid, serta beberapa anggotanya Arzeti Bilbina Styawan, Endang Maria Astuti, dan Endang Srikarti Handayani.(L/P011/R05/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)