Umat Islam, Jangan Mau Diadu Domba

Oleh Bahron Ansori, Redaktur MINA

Akhir-akhir ini, konstelasi politik Indonesia semakin memanas, terlebih lagi jelang pilkada yang beberapa pekan kedepan akan dilakukan. Kasus demi kasus terus mengalir ibarat air bah yang tak kunjung henti.

Bermula dari kasus terheboh, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta non aktif yang telah menistakan kitab suci teragung umat Islam: Al Quran. Tak pelak, kasus itu menuai aksi massa dari umat Islam sebagai pemeluk agama terbesar di negeri ini. Puncaknya Aksi 212 pun terwujud untuk terus mengawal kasus tersebut.

Belum lagi selesai kasus penista Al Quran itu, yang tak kalah hebat perlu diwaspadai juga adalah masuknya para imigran gelap dari negeri Tirai Bambu; Cina. Seperti diketahui upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur di negeri ini melibatkan Cina sebagai investor terbesar. Sudah tentu tidak ada makan siang gratis, syarat dan ketentuan dari pemerintah beralirah Komunis itu pun harus diikuti.

Baca Juga: Sejarah Palestina Dalam Islam

Selain dua kasus di atas, yang tak kalah hebat adalah isu kebangkitan PKI. Ideologi berlambang Palu Arit itu seolah mendapatkan angin segar seiring marak masuknya imigran-imigran gelap asal Cina. Fenomena ini setali mata uang, seolah ada upaya sinergi untuk saling menopang satu sama lain antara isu menghidupkan lagi PKI dengan masuknya para imigran dari Cina.

Akis 212 menyisakan ketidaksenangan pada simpatisan Ahok (Ahoker). Mereka bergerak semakin massif untuk menyerang para tokoh ulama yang tergabung dalam Aksi 212 melalu media maya; facebook, twiter, dll. Kebenaran dianggap kesalahan dan kesalahan dianggap hal yang benar serta perlu diperjuangkan. Lihat bagaimana upaya adu domba itu pun muncul yang menyeret Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Hal ini menyusul bentrokan dan saling serang antara ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pasca pemeriksaan Habib Rizieq Shihab sebagai saksi laporan dugaan penghinaan Pancasila di Mapolda Jawa Barat.

Belum lagi sengketa antara pentolan PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Habib Rizieq karena pidato Mega yang menyinggung masalah ideologi tertutup dan kemudian mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Masalah demi masalah akhir-akhir ini terkesan ada upaya untuk mengadu domba dan memecah belah kekuatan umat Islam pasca Aksi 212.

Banyak Masalah

Masalah di negeri ini masih terlalu banyak yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebut saja misalnya; kemiskinan yang hingga kini masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Seharusnya pemerintah bersikap lebih dewasa dengan mengambil inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain kemiskinan, masalah kesehatan juga tak kalah urgen untuk diatasi. Dibeberapa daerah di Indonesia, hanya orang-orang yang beruang saja mampu mendapatkan fasilitas layanan pengobatan maksimal, walaupun usaha pemerintah melalui BPJS sudah berjalan, tapi tidak untuk beberapa daerah di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 255.461.686 jiwa yang terdiri atas 128.366.718 jiwa penduduk laki-laki dan 127.094.968 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik.

Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan “taraf sehat” dari penduduk itu sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini Pelayanan Kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk Indonesia terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, NTB dan Papua dengan tingkat gizi buruk diatas dari 40% (Kompasiana.com/4/12/16).

Belum lagi masalah infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung budaya dan lainnya yang harus dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Keluhan demi keluhan di beberapa daerah bila tidak segera ditangani bisa jadi kelak akan menjadi masalah tersendiri yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Masalah lain yang juga tak boleh luput dari perhatian pemerintah adalah ancaman dari luar negeri. Setidaknya ada enam perspektif ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo antara lain; menipisnya cadangan minyak dunia, meningkatnya jumlah penduduk dunia, dan berkurangnya sumber pangan, air dan energi.

Selain itu, masalah terorisme, meningkatnya penyalahgunaan narkoba, dan persaingan ekonomi global yang ketat.

Menurut Jenderal Gatot, bila perspektif ancaman bangsa Indonesia di masa depan tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia bisa bernasib sama seperti beberapa negara Arab Spring yang mengalami konflik atau perang saudara.

Dialog dan Musyawarah

Seperti diketahui, pihak-pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam. Megawati adalah seorang Muslim, FPI basis utamanya adalah umat Islam, GMBI juga sebagian atau seluruh anggotanya adalah orang Islam. Jika pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak mau berlapang dada untuk duduk satu meja mengedepankan dialog menyelesaikan masalah, maka simpatisan Ahokerlah dalam hal ini yang menang karena sudah berhasil memecah belah kekuatan Islam.

Baca Juga: Langkah Kecil Menuju Surga

Dialog sebagai solusi merupakan saran dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia meminta Presiden Jokowi untuk mengundang pihak-pihak yang bersengketa agar bisa berdialog satu sama lain dengan hati yang lapang sehingga masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan. “Sebagai Ketua MPR, saya dan Pimpinan MPR mengusulkan pada Presiden Jokowi untuk mengedepankan Dialog serta Musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Karena kita bersaudara, Karena Merah Putih kita sama,” ungkapnya (Link video : https://youtu.be/zAcHhcYCluA).

Umat Islam harus berfikir cerdas, jangan sampai kekuatan persatuan yang sudah nampak terjalin saat Aksi 212 perlahan mulai tergerus akibat isu-isu sumbang seperti umat Islam intoleransi, anti Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya yang ditebar pihak-pihak tak bertanggung jawab.(RS3/P02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)