Undangan Yahya oleh Israel, Tidak Ada Kaitan dengan MUI

Jakarta, MINA – Kunjungan Katib Aam Suriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf ke Yerusalem untuk memenuhi undangan Israel menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia serta mendapat kecaman dari masyarakat Palestina, termasuk fraksi Hamas dan Fatah.

Terkait hal ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. KH. Ma’ruf Amin mengatakan, kunjungan Yahya berdasarkan inisiatif sendiri tidak mewakili dari instansi manapun baik pemerintah maupun organisasi masyarakat Islam.

“Itukan inisiatif sendiri, ya tanggung jawab sendiri. Masalah Yahya Chalil tidak ada kaitannya dengan MUI, bahkan dengan PBNU saja tidak ada, apalagi dengan MUI. Untuk itu MUI tidak memberikan atau mendukung apa yang dilakukan oleh Yahya Chalil terhadap kunjungannya. MUI juga tidak punya hak menindak,” katanya usai jumpa media di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Menurutnya, isu Palestina tetap menjadi fokus perhatian bagi masyarakat Muslim dunia terutama di negara Indonesia.

“MUI konsisten terhadap isu Palestina, kita mendukung sikap pemerintah kita yang tegas mendukung negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) bahwa Yerusalem Ibu kota Palestina,” ujarnya.

Terkait hal ini, Ma’ruf menyarankan agar Yahya memberikan penjelasan apa tujuannya dalam menunjungi Yerusalem atas undangan Israel.

Lebih lanjut, Ma’ruf tidak bisa mengungkapkan seberapa pengaruhnya kunjungan Yahya terhadap langkah-langkah Kementerian Luar Negeri yang tengah mengupayakan kemerdekaan Palestina.

“Nanti kita lihat seberapa mengganggu atau tidaknya terhadap langkah-langkah Kemenlu. Apakah itu memperlancar langkah-langkah Kemeterian Luar Negeri kita dalam rangka mengupayan perdamaian agar Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, atau justru mengganggu. Nah nanti akan dilihat. Tetapi sebenarnya diplomasi yang kita inginkan tetap melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi,” jelasnya.

Ia memaparkan, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Israel sudah jelas, Indonesia tidak memberikan visa kepada wisatawan Israel, begitu juga Israel tidak memberikan visa kepada kita (Indonesia).

Ia menambahkan, masih banyak kekeliruan pemahaman terhadap umat Islam terkait Yerusalem, bahkan masyarakat menganggap bahwa kedatangan umat Muslim ke Yerusalem adalah sama dengan ke Israel.

“Yang jadi masalah yaitu Yerusalem yang kita inginkan tetap menjadi milik Palestina, namun diklaim oleh Israel. Nah yang harus kita perjuangkan itu bahwa kita datang Yerusalem (Al-Quds), bukan ke Israel tapi Palestina. Itu kekeliaruan atau confuse (kebingungan) yang terjadi, kalau ke Yerusalem sama dengan ke Israel. Kalau dengan Israel kita tidak ada masalah, kita tidak memberikan visa kepada mereka, mereka tidak memberikan visa kepada kita. Saya kira itu sah-sah saja. Tapi yang menjadi persoalan itu, kenapa Yerusalem di klaim Israel, sehingga kalau ada orang ke Yerusalem dianggap ke Israel. Nah itu jadi masalah bagi umat,” jelasnya. (L/R10/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)