UNESCO Tolak Pemalsuan Sejarah Palestina oleh Israel

Al-Quds, MINA – Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “UNESCO” Senin (7/12) menerbitkan dua keputusan terkait Palestina, secara konsensus tanpa ada perubahan.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menegaskan, keputusan itu diambil di tengah upaya Israel menindas hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak-hak kebudayaan, upaya pemalsuan sejarah dan warisan peradaban, kebudayaan Palestina, terutama di kota Al-Quds. Drmikian pula langkah illegal Israel mengubur narasi Palestina,

“Namun sejarah Palestina akan tetap kokoh menghadapi pemalsuan-pemalsuan itu, dan kota Al-Quds akan tetap menjadi Ibu kota Negara Palestina,” kata Riyad.

Ia menyebutkan, sejumlah keputusan terus dikembangkan dengan melihat situasi yang terjadi, termasuk mencatat semua pelanggaran Israel, sebagai otoritas Ilegal, terhadap hak tempat suci, warisan kebudayaan, pendidikan dan semua sektor kerja UNESCO.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan sikap sejumlah Negara untuk menghadapi pelanggaran dan kejahatan Israel terhadap bangsa dan sejarah Palestina.

Ditambahkannya, bahwa keputusan UNESCO mencakup sejumlah topik seperti Al-Quds, rekonstruksi Gaza, Masjid Ibrahimi di Hebron, termasuk mengirim delegasi untuk mengadakan investigasi ke kota Al-Quds.

“Keputusan ini menjadi sarana untuk melindungi situs bersejarah Palestina, dan melindunginya dari kehancuran dan pemalsuan,” katanya.

Komite Nasional Palestina untuk Pendidikan, Kebudayaan dan Sains, mengapresiasi keputusan UNESCO terkait Palestina itu.

Dinyatakan keputusan tersebut sangat penting, sebagai hasil dari upaya dan komunikasi politik dan diplomasi Palestina.

Komite meminta agar keputusan UNESCO diterapkan di lapangan, dengan menghentikan kejahatan Israel terhadap hak-hak pendidikan dan kebudayaan bangsa Palestina, mengintensifkan agenda yang mendukung Palestina untuk bangkit di sector kebudayaan, pendidikan dan sains, serta melindungi, mengembangkan dan memelihara kebudayaannya. (T/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)