UNHCR Desak Perusahaan Telekomunkasi Israel Putuskan Layanan Internet ke Permukiman

Tepi Barat, MINA – Komite yang membidangi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR, telah menekan raksasa telekomunikasi Israel Bezeq untuk memutus layanan internetnya di wilayah permukiman ilegal.

UNHCR juga menyebut perusahaan telekomunikasi tersebut mendukung komunitas ilegal dan perluasannya, Washington Free Beacon melaporkan.

Media Israel The Jerusalem Post yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Selasa (17/10) melaporkan, Bezeq saat ini menyediakan layanan internet ke kota-kota Israel termasuk di wilayah garis hijau dan permukiman di luarnya.

UNHCR mendesak perusahaan tersebut untuk menangguhkan layanan ke permukiman Tepi Barat Israel. Karena desakan itu, UNHRC dianggap melakukan “pemerasan” dan berpartisipasi dalam gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang oleh banyak orang Israel dianggap anti-Semit.

UNHRC telah bekerja untuk menyusun database perusahaan yang bekerja dengan Israel di permukiman ilegal. Pemerintah Trump dan juga pemerintah Israel, dikatakan telah menentang database tersebut.

Dalam sebuah surat kepada CEO perusahaan, badan internasional tersebut mengatakan, bahwa Bezeq mendukung pemeliharaan dan keberadaan permukiman, serta mengekploitasi sumber daya alam, khususnya air dan tanah, untuk tujuan bisnis. Surat itu juga menyatakan, selain untuk melayani permukiman Tepi Barat, perusahaan juga memiliki properti di wilayah Palestina.

Seorang aktivis mengatakan, surat-surat, seperti surat yang dikirim ke Bezeq sebagai bagian dari kampanye database bukan sebagai serangan terhadap kesejahteraan ekonomi di Israel.

Sekitar 30 perusahaan Amerika Serikat dikatakan juga telah menerima surat serupa dari UNHCR. (T/B05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)