PBB Upayakan Akses Penuh ke Kashmir untuk Investigasi

Jenewa, 12 Dzulhijjah 1437/14 September 2016 (MINA) – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) hari ini meminta pemerintah India dan Pakistan mengabulkan pembukaan akses tanpa syarat pada Garis Kontrol untuk mendirikan sebuah “penilaian obyektif” tentang situasi di Kashmir.

“Dua bulan lalu, saya meminta persetujuan dari pemerintah India dan Pakistan untuk mengundang tim dari kantor saya untuk mengunjungi Garis Kontrol kedua belah pihak,” kata Komisaris Tinggi Zeid Ra’ad Al Hussein dalam sambutannya pada sesi Dewan HAM ke-33 di Jenewa, Selasa (13/9)

Ia mengungkapkan, sebelumnya ia menerima laporan yang mengklaim pemerintah India telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap penduduk sipil di bawah administrasinya.

Namun, ada pula laporan yang berbeda dari kedua belah pihak tentang penyebab konfrontasi, jumlah orang tewas dan terluka.

“Saya yakin misi independen, menyeluruh dan internasional sekarang dibutuhkan, dan itu harus ada akses bebas dan penuh untuk membangun penilaian obyektif dari klaim yang dibuat oleh kedua belah pihak,” kata Zeid Ra’ad, demikian media Greater Kashmir memberitakan yang dikutip MINA.

Dia mengatakan, pemerintah Pakistan telah menyerahkan surat resmi yang mengundang tim OHCHR ke Garis Kontrol dari sisi Pakistan, tetapi seiring itu harus ada tim dari sisi India.

“Saya belum menerima surat resmi dari pemerintah India. Oleh karena itu saya meminta di sini dan publik, dari kedua pemerintah, akses yang tanpa syarat untuk kedua sisi Garis Kontrol,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyambut baik pernyataan Zeid Ra’ad.

“Kunjungan tim OHCHR akan membantu untuk mengakhiri budaya impunitas yang berlaku selama lebih dari 68 tahun, yang melanggar hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kementerian.

Kementerian Luar Negeri Pakistan berjanji akan memberikan akses kepada setiap tim PBB ke wilayah Kasmir yang dikuasai. (T/P001/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)