Uni Afrika akan Evaluasi Pemberian Status Israel sebagai Pengamat

Addis Ababa, MINA – Uni Afrika akan mengevaluasi pemberian status Israel sebagai pengamat saat pertemuannya yang dimulai pada Kamis (14/10), sebuah langkah yang dikutuk oleh Palestina bersama dengan banyak negara anggota.

Otoritas Palestina (PA) pada Rabu (13/10) mendesak negara-negara Afrika untuk menolak keputusan baru-baru ini memberikan status Israel sebagai pengamat di badan itu, MEMO melaporkan.

“Sejarah panjang solidaritas dan perjuangan kita bersama melawan kolonialisme dan penindasan dan warisan Afrika anti-rasisme dan anti-apartheid mengharuskan pencalonan yang tidak menguntungkan ini dibahas dan dibalikkan dalam pertemuan Uni Afrika mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Riyad Al-Malki.

Palestina, lanjutnya, mencari dukungan dan solidaritas Afrika dalam perjuangan mereka melawan pendudukan Israel.

“Perjuangan kami untuk dunia yang bebas dari rasisme adalah perjuangan yang berkelanjutan dan bersama, dari jalan-jalan Yerusalem ke jalan-jalan Abuja, Nairobi dan Johannesburg. Kami memiliki tugas bersama untuk memastikan bahwa normalisasi dehumanisasi, demonisasi, dan kolonisasi kami berakar. keluar sekali dan untuk semua,” katanya.

Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat pada bulan Juli memberikan status pengamat kepada Israel yang memicu kemarahan di seluruh benua.

Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), sebuah blok yang terdiri dari 16 negara, juga mengutuk keputusan tersebut pada pertemuan puncak baru-baru ini di Malawi dan menyerukan agar keputusan itu ditinjau kembali.

“Afrika Selatan sangat yakin selama Israel tidak mau merundingkan rencana perdamaian [dengan Palestina] tanpa prasyarat, negara itu seharusnya tidak memiliki status pengamat di Uni Afrika,” kata Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan dalam sebuah pernyataan.

“Uni Afrika tidak dapat menjadi pihak dengan cara apa pun untuk rencana dan tindakan yang akan melihat cita-cita kenegaraan Palestina direduksi menjadi entitas yang dibalkan tanpa kedaulatan sejati, tanpa kedekatan teritorial dan tanpa kelayakan ekonomi,” tambahnya. (T/R7/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)