Tunis, MINA – Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki mengatakan, organisasinya akan meneyelnggarakan KKT tentang Libya pada Juli mendatang.
Faki berbicara di sela-sela pertemuan puncak Liga Arab di ibukota Tunisia. Al-Arabiya melaporkan, Ahad (31/3).
Faki mengatakan “ini adalah kesempatan bagi rakyat Libya.” Demikian Al-Arabiya melaporkan.
Dia juga meminta aktor dan faksi politik untuk berpikir serius tentang masa depan Libya.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
“Sudah saatnya para aktor politik mendiskusikan nasib negara mereka,” kata Faki.
Konferensi Juli, akan diadakan di Addis Ababa, lanjutnya, usai mengikuti pertemuan dengan Libya, disaksikan Sekjen PBB Antonio Guterres dan diplomat tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini.
Sejak pemberontakan 2011 yang menggulingkan Muammar Qaddafi, Libya telah terkunci dalam perselisihan pahit antara berbagai faksi politik.
Negara ini masih terperosok dalam kekacauan yang mendalam, terlepas dari serangkaian upaya internasional untuk menyatukan negara.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
PBB akan mengadakan konferensi lain bulan depan di pusat kota Ghadames, Libya, yang bertujuan untuk memetakan “peta jalan” pemilihan dan perdamaian di negara Afrika Utara itu.
Antara 120 hingga 150 delegasi dari semua faksi politik Libya diperkirakan akan menghadiri forum mulai 14-16 April tersebut.
Utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salame, mendesak kelompok-kelompok oposisi untuk menggunakan “peluang penting” konferensi itu untuk mengakhiri kekacauan politik di negara itu.
Dalam sebuah wawancara dengan TV Al-Jazeera, Ghassan Salame mengatakan “menyedihkan melihat mereka mengambil alih kekayaan, menginvestasikannya di luar negeri, dan terlibat dalam pencucian uang,” sementara mereka mengabaikan “warga negara yang miskin dan sengsara.”
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Libya saat ini dikelola oleh berbagai kelompok oposisi.
Setelah bertahun-tahun konflik, pemerintah persatuan baru yang didukung PBB dipasang di pangkalan angkatan laut di Tripoli pada tahun 2016.
Namun, Pemerintah Kesepakatan Nasional (NGA) menghadapi tentangan dari dua pemerintah saingan lainnya, termasuk satu di timur yang didukung oleh Field Marshal Khalifa Haftar dan Tentara Nasional Libya. (T/RS2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu