Bujumbura, 8 Rabi’ul Awwal 1437/19 Desember 2015 (MINA) – Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (AU) telah mengusulkan untuk mengirimkan 5.000 pasukan penjaga perdamaian ke Burundi di tengah konflik kekerasan yang telah menewaskan ratusan orang di negara itu.
Menurut seorang diplomat yang tidak mau disebutkan namanya, keputusan itu dibuat Kamis (17/12) malam.
Namun, Pemerintah Burundi mengatakan misi penjaga perdamaian tidak diperlukan.
“Kami telah menyetujui penempatan pasukan 5.000 personel untuk Burundi yang mandatnya mencakup perlindungan warga sipil,” kata diplomat dari negara anggota Dewan. Press TV memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Proposal yang masih dalam bentuk draft itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Langkah ini menandai pertama kalinya AU mengajukan Pasal 4 Piagam PBB yang memberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan suatu negara.
Diplomat itu mengatakan, Pasukan Siaga Afrika Timur (EASF) akan membuat misi yang disebut Misi Pencegahan dan Perlindungan Afrika di Burundi. Pasukan bertugas melindungi warga sipil dan membuka jalan menuju dialog di Burundi.
Krisis politik di Burundi berakar pada konflik antara pendukung Presiden Pierre Nkurunziza dan lawan-lawan politiknya yang mengatakan, pemilihan ulang pada Juli lalu untuk masa jabatan ketiga seorang presiden melanggar konstitusi.
Baca Juga: Trump Disebut Menentang Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat
Pekan lalu, hampir 90 orang tewas ketika orang-orang bersenjata menyerang tiga fasilitas militer di ibukota, Bujumbura. (T/P001/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Syamsuri Firdaus Juara 1 MTQ Internasional di Kuwait