Uni Eropa: Golan Bukan Wilayah Israel

New York, MINA – Lima negara Uni Eropa yang duduk di Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 26 Maret menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Golan sebagai wilayah Israel.

Uni Eropa juga menyuarakan keprihatinan bahwa langkah itu dapat menimbulkan konsekuensi luas. Demikian dilaporkan media Inquirer.

Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia bersikeras bahwa posisi Eropa tidak berubah dan bahwa Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional dalam resolusi PBB.

Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu

“Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel,” kata Duta Besar Belgia, Marc Pesteen de Buytswerve.

“Kami mengemukakan keprihatinan kuat tentang konsekuensi yang lebih luas dari pengakuan aneksasi ilegal dan juga tentang konsekuensi regional yang lebih luas,” ujarnya.

Tiga resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel untuk mundur dari Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1981, dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.

Hari Senin, Presiden AS Donald Trump mengakui dataran tinggi strategis Golan sebagai wilayah Israel.

Baca Juga: Guido Crosseto: Kami akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung ke Italia

Pejabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah, Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

“Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran, akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad, dan destabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu,” kata Cohen.

“Tidak mungkin ada perjanjian perdamaian yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan,” tambahnya.

Rusia dan Cina berbicara menentang keputusan AS dalam pertemuan DK PBB, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina.

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza  

DK PBB dijadwalkan membahas langkah AS pada Rabu, 27 Maret, tentang masa depan pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF. (T/RS2/RS1)8)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant