UTUSAN KHUSUS OKI BICARAKAN MASALAH ROHINGYA DENGAN SEKJEN. PBB

Malaysia, 24 Jumadil Awwal 1436/15 Maret 2015 (MINA) – Utusan Khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Albar, bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-Moon dalam rangka memobilisasi dukungan  menyelesaikan masalah Rohingya yang sedang dilakukan OKI.

Selain itu Syed Hamid, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri Malaysia,  dijadwalkan juga akan melakukan pembicaraan dengan Penasihat Khusus Sekjen PBB di Myanmar Vijay Nambiar serta dengan perwakilan dari Non Peaceforce -Violent, pernyataan OKI mengatakan, yang dikutip Mi’raj  Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Syed Hamid juga akan bertemu Prof Mohammed Abu-Nimer, penasihat senior dari Raja Abdullah Bin Abdulaziz, dari  Pusat Internasional untuk Antaragama dan Dialog Antarbudaya (KAICIID), di kantor OKI, New York untuk membahas acara dialog Buddha-Muslim.

Syed Hamid mengatakan, Malaysia akan menjadi tuan rumah dialog itu yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada April mendatang.

Syed Hamid bersama Wakil Tetap / Duta Besar OKI untuk PBB, Ufuk Gokcen, juga akan melakukan pertemuan dengan anggota Kongres AS Chris Smith yang merupakan Ketua Subkomite Afrika, Kesehatan Global, Hak Asasi Manusia dan Organisasi Internasional.

Dia juga dijadwalkan untuk bertemu dengan pejabat dari Amnesty International, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Direktur Jenderal Arakan Rohingya Union Dr Wakar Uddin, seorang aktivis dengan New Burma Task Force USA Adem Carroll dan Sekretaris Jenderal Perdamaian untu Agama Dr William F. Vendley.

Pada September tahun lalu, Group Kontak OKI mengadakan pertemuan untuk Rohingya di New York dan mengadopsi rencana aksi yang direkomendasikan oleh Syed Hamid, yang meminta Pemerintah Myanmar  mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menyebarkan kebencian dan menghasut terjadinya kekerasan.

Rencana itu juga menyerukan untuk mengadakan dialog masyarakat dan antaragama di Myanmar,  sehingga memungkinkan para pengungsi internal (IDF) untuk kembali ke rumah mereka, adanya investasi untuk pembangunan sosial-ekonomi di wilayah Rakhine dan menerima bantuan kemanusiaan internasional yang menjangkau semua lapisan masyarakat yang selama ini jadi korban kekerasan mayoritas Budha sejak tahun 2012.

OKI yang bermarkas di Jeddah mengatakan akan terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengembalikan kewarganegaraan Muslim Rohingya, yang dicabut dalam UU Kewarganegaraan 1982.

Diseru pula agar Pemeirntah Myanmar memiliki kebijakan yang transparan inklusif terhadap semua kelompok etnis dan agama termasuk Muslim Rohingya  di negara itu.(Rahmi/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)