Utusan Khusus PBB Khawatirkan Keselamatan Muslim Rohingya

New York, MINA – Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, pada Rabu (3/3) memperingatkan kekhawatirannya terhadap keselamatan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Tatmadaw, yang menguasai negara itu bulan lalu dalam sebuah kudeta, mengatakan pihaknya bermaksud untuk meninjau rekomendasi dari Komisi Penasihat 2018 di Negara Bagian Rakhine.

Burgener mengatakan, jika Tatmadaw menindaklanjuti niatnya untuk mengevaluasi kembali pekerjaan komisi tersebut, “maka saya benar-benar khawatir mereka akan kembali ke titik awal dengan perlakuan terhadap Rohingya.” Arab News melaporkan, Kamis (4/3).

Komisi ini diketuai oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dengan tujuan mengakhiri krisis Rohingya.

Selain mempertimbangkan kembali rekomendasi komisi Annan, para pemimpin kudeta juga akan meninjau pekerjaan Komisi Penyelidik Independen.

Dalam laporannya, komisi Annan memberikan 88 rekomendasi kepada pemerintah Myanmar, termasuk pemberian akses kemanusiaan dan media penuh ke zona konflik, dan penyelidikan yang tidak memihak atas pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh Tatmadaw.

Komisi juga mendesak pemerintah untuk menutup semua kamp untuk pengungsi internal di negara bagian Rakhine sesuai dengan standar internasional, memerangi pidato kebencian terhadap anggota minoritas Muslim, dan mengambil langkah untuk kebebasan bergerak.

Komisis juga menyerukan agar proses verifikasi kewarganegaraan Myanmar dipercepat dengan merombak undang-undang kewarganegaraan 1982, yang ketentuannya menyebabkan  ribuan orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Ada pula sejumlah rekomendasi terkait pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, supremasi hukum dan pembangunan budaya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)