Tripoli, 23 Jumadil Awal 1437/2 Maret 2016 (MINA) – Wakil Utusan PBB untuk Libya Ali Al-Zaatari mengatakan, intervensi militer asing di Libya hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan di negara yang dilanda perang itu.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Zaatari mengatakan, krisis Libya tampaknya memburuk.
“Setiap intervensi militer atau pertempuran internal di dalam wilayah Libya akan memperburuk situasi kemanusiaan di sana, ini berarti perpindahan lebih dan kehancuran lebih,” katanya. Demikian Middle East Monitor (MEMO) melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu (2/3) .
Zaatari yang juga Koordinator Kemanusiaan PBB mengatakan, lebih dari dua juta orang yang berada di Libya membutuhkan bantuan makanan.
Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu
“Ada 435.000 orang pengungsi di dalam wilayah Libya, 250.000 sebagian besar imigran atau pengungsi dari negara tetangga, bersamaan dengan lebih dari 2,4 juta orang yang memerlukan makanan dan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Pejabat PBB itu melanjutkan, antara 650.000 sampai 850.000 warga Libya membutuhkan pelayanan air minum bersih.
“Ada krisis kemanusiaan yang memburuk, terutama di provinsi Benghazi,” katanya.
Zaatari mengatakan, kurangnya sumber daya keuangan menghambat upaya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Libya.
Baca Juga: Guido Crosseto: Kami akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung ke Italia
“Bagaimana kita bisa bertindak dalam situasi keuangan di mana kami hanya menerima 4.400.dollar ketika jumlah yang diperlukan adalah sekitar 166.000 dollar,” tambahnya.
Libya tetap dalam keadaan kacau sejak 2011, ketika pemberontakan berdarah berakhir dengan kematian orang terkuat Libya, Muammar Gaddafi.
Sejak itu, perpecahan politik mencolok di negara Libya dan telah menghasilkan dua kursi pemerintahan yang saling berseteru, satu di Tobruk dan lainnya di ibukota Tripoli. (T/P002/P001)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza