UU Baru Tidak untuk Menyudutkan Umat Islam, Pemerintah India Pasang Iklan

New Delhi , MINA – Pemerintah sayap kanan yang berkuasa di India memasang iklan di semua surat kabar nasional, dengan penjelasan “mitos vs fakta” untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru diamendemen tidak bertentangan dengan 200 juta Muslim di India.

Iklan itu juga menyatakan bahwa tidak ada rencana segera untuk meluncurkan daftar warga negara secara nasional, yang telah memicu kekhawatiran umat Islam tak dimasukkan dalam daftar itu, demikian Al-Jazeera yang dikutip MINA, Selasa (24/12).

Sementara itu Partai BJP yang berkuasa di India, juga meluncurkan video di media-media sosial dengan tokoh-tokoh Muslim beranimasi menjelaskan tentang Undang-undang kewarganegaraan baru  yang telah memicu kerusuhan.

Undang-undang itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narenda Modi ingin meminggirkan minoritas Muslim India dengan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan.

Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, yang disahkan oleh parlemen India awal bulan ini, memungkinkan orang dari enam agama non muslim dari negara-negara mayoritas Muslim Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan,  menjadi lebih mudah memperoleh kewarganegaraan India.

Undang-undang tersebut telah memicu protes nasional, menewaskan sedikitnya 25 orang dalam hampir dua minggu demonstrasi dan kekerasan.

Klip video pendek yang diposting oleh partai menunjukkan dua pria berjanggut dalam pakaian tradisional Muslim, membahas undang-undang sebelum menyimpulkan bahwa negara hanya dapat maju jika ada “perdamaian dan persaudaraan”.

Berdasarkan keterangan akun twitter @BJP4India, menjelaskan ucapan dalam video yang disebarkan :

(Terjemahan: Kami menghimbau semua saudara dan saudari Muslim untuk pertama-tama memahami Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan dan membuat yang lain juga mengerti. Kalau tidak, partai-partai politik akan terus menyebarkan kebohongan dan mitos untuk membuat kita bertarung di antara diri kita sendiri demi merebut suara warga. Waspadalah rumor dan ketahuilah Undang-undang itu dengan benar).

Kelompok-kelompok Muslim, oposisi dan lainnya di dalam dan luar negeri khawatir ini merupakan bagian dari tujuan Modi untuk membentuk kembali negara itu sebagai negara Hindu, sesuatu yang dibantah pemerintah.

Dalam beberapa hari mendatang, BJP mengatakan akan menghubungi lebih dari 30 juta keluarga, mengorganisir aksi unjuk rasa di seluruh negeri dan mengadakan lebih dari 250 konferensi berita untuk menghilangkan keraguan atas undang-undang baru tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang India telah memotong akses internet seluler di beberapa tempat dan memberlakukan undang-undang darurat yang melarang majelis sebagai protes terhadap undang-undang baru yang mengamuk.

Dalam sebuah pidato pada hari Minggu, Modi berusaha meyakinkan komunitas Muslim, mengatakan bahwa mereka “tidak perlu khawatir sama sekali” dan menekankan keanekaragaman India.

“Undang-undang itu tidak berdampak bagi 1,3 miliar orang India, dan saya harus meyakinkan warga Muslim India bahwa undang-undang ini tidak akan mengubah apa pun untuk mereka,” kata Modi, seraya menambahkan bahwa pemerintahnya memperkenalkan reformasi tanpa bias agama. (T/jhd/P1)

Mi’raj News Agency (MINA).

Comments are closed.