Jakarta, MINA – Belakangan ini jagat media sosial diwarnai dengan fenomena viral video yang menunjukkan warga ramai ramai mengibarkan bendera bendera bajak laut dari serial animasi One Piece menjelang HUT RI ke-80.
Simbol tengkorak bertopi jerami, dikenal sebagai Jolly Roger kru Topi Jerami pimpinan Monkey D. Luffy, menjadi ikon yang dianggap melambangkan kebebasan, solidaritas, serta perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan.
Bagi sebagian masyarakat, pengibaran bendera One Piece tidak semata bentuk hiburan atau kesukaan terhadap budaya pop Jepang. Sebaliknya, ia dimaknai sebagai bentuk ekspresi kekecewaan atas kondisi kehidupan berbangsa, tanpa bermaksud mengkhianati nilai-nilai kebangsaan.
“Saya cinta Tanah Air di mana saya bisa hidup di sana. Tetapi Tanah Air yang saya cintai itu, bukan Tanah Air tempat saya membayar pajak, namun tidak mendapatkan hak yang sepadan atas pajak yang saya bayar,” kata Riki Hidayat, warga Kebayoran, Jakarta Selatan, kepada wartawan, Senin (4/8).
Baca Juga: Gus Yasin: Masjid Bukan Hanya Tempat Shalat, tapi Juga Pusat Ekonomi Umat
Riki berencana akan memasang bendera One Piece di depan rumahnya saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ia menegaskan, tindakannya tidak bertujuan menolak NKRI, melainkan sebagai bentuk simbolik atas keresahan rakyat kecil yang merasa tidak terlindungi oleh sistem.
Mengutip dialog karakter One Piece bernama Hurilik, Riki mengatakan, “Bendera ini menolak segala ketidakmungkinan. Ini adalah simbol kepercayaan.”
Namun, fenomena ini menuai tanggapan dari sejumlah tokoh politik dan pejabat negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengibaran bendera bajak laut tersebut berpotensi menjadi gerakan yang bisa mengganggu persatuan nasional.
“Kami mendeteksi dan mendapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Baca Juga: UI Minta Maaf Usai Undang Pembicara Pro-Israel
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memprovokasi publik dengan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Meski demikian, para pengamat menyarankan agar pemerintah mendekati fenomena ini dengan pendekatan kultural dan sosiologis, bukan semata represif. Ekspresi publik, dalam bentuk apa pun, seringkali mencerminkan suara hati rakyat yang tidak boleh diabaikan. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Lawan Pelaparan Gaza, UBN Pimpin Delegasi Indonesia di Festival Sumud Nusantara Kuala Lumpur
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur