Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

WAKIL KETUA DPR: HADAPI MEA, SEKTOR PERTANIAN HARUS DIPERKUAT

Rendi Setiawan - Kamis, 7 Januari 2016 - 23:23 WIB

Kamis, 7 Januari 2016 - 23:23 WIB

392 Views

(Foto: dpr)
(Foto: <a href=

dpr)" width="702" height="469" /> (Foto: dpr)

Jakarta, 27 Rabiul Awal 1437/7 Januari 2016 (MINA) – Tahun 2016 penuh tantangan bagi sektor pertanian, satu diantaranya adalah mulai efektifnya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dengan kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terutama di sektor pertanian, demikian siaran pers DPR yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan, Kamis (7/1).

“Saya mendorong Pemerintah untuk memastikan kesiapan sektor pertanian menghadapi MEA, kata kuncinya dalah daya saing, jika komoditas pertanian tidak punya daya saing maka Indonesia akan dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar,” kata Fadli Zon dalam pernyataannya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan, ada tiga hal lain yang juga perlu diperhatikan sektor pertanian. Pertama, regulasi baik pusat maupun daerah yang pro pertanian, kedua, infrastruktur pertanian di sentra produksi dan ketiga, program pembinaan.

Baca Juga: Pengadilan Brasil Terbitkan Surat Penangkapan Seorang Tentara Israel atas Kejahatan Perang di Gaza

Di sisi lain, Fadli Zon menyampaikan bahwa tantangan lain hadir dari faktor alam seperti perubahan iklim dan faktor perubahan pola curah hujan yang seringkali mengakibatkan kekeringan dan banjir. “Kedua tantangan tersebut penting untuk diantisipasi dengan strategi mitigasi dan adaptasi,” ujarnya.

“Kita harus belajar dari kejadian 2015. Jika tidak, bukan hanya kualitasnya yang tidak ada daya saing, namun juga kuantitasnya akan berkurang signifikan,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus serius dalam pengembangan desa penangkar benih, terutama di luar Jawa. Desa dengan dana APBN harus dapat menjadi pemenuh kebutuhan usaha tani terhadap benih untuk berproduksi sehingga roda perekonomian desa berputar semakin lancar.

Fadli Zon yang juga Ketua HKTI mengatakan, permasalahan klasik distribusi pupuk harus dituntaskan. TNI-Polri, dengan kemampuan utama yang dimilikinya perlu dilibatkan dalam pengawasan dan penindakan hukum dalam distribusi pupuk sehingga tidak langka, harga terjangkau dan tepat waktu.

Baca Juga: Tim SAR dan UAR Berhasil Evakuasi Jenazah Korban Longsor Sukabumi

“Posisi mengawasi distribusi pupuk di lapangan, menjadikan TNI-Polri tepat guna dan semakin mendukung upaya khusus (Upsus) pemerintah di sektor pertanian menjadi tepat. Dengan menyentuh masalah mendasar, sektor pertanian bisa lebih siap lagi menghadapi MEA,” pungkasnya. (T/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina

Rekomendasi untuk Anda