New York, MINA – Wakil Tetap Negara Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour, mengirimkan tiga surat serupa kepada Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Dewan Keamanan bulan ini (Ekuador), dan Presiden Majelis Umum PBB, mengenai kegagalan Dewan Keamanan dalam menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, karena Amerika Serikat menggunakan hak vetonya, membiarkan mesin perang Zionis Israel terus membantai warga sipil Palestina dengan kekebalan hukum penuh.
Dikutip dari Wafa, Selasa (12/12), dia menunjukkan bahwa menghalangi Dewan Keamanan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam tersebut sangat kontras dengan seruan global untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengabaikan pengaktifan Pasal 99 Piagam oleh Sekretaris Jenderal, dan peringatannya akan keseriusan dari hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Situasi yang dapat memperburuk ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Mansour menunjukkan bahwa lebih dari 18.000 warga Palestina menjadi syahid, termasuk lebih dari 7.729 anak-anak dan 5.153 wanita, dan lebih dari 49.229 orang terluka, sementara 7.800 orang masih hilang di bawah reruntuhan, dan lebih dari 60% perumahan rusak atau hancur akibat bencana tersebut akibat serangan rudal dan bom Zionis Israel hanya dalam waktu dua bulan.
Beliau berbicara tentang penderitaan orang-orang yang terluka karena kurangnya perawatan medis yang diperlukan sebagai akibat dari berlanjutnya pengepungan Zionis Israel yang ilegal dan tidak manusiawi di Jalur Gaza, termasuk krisis kelaparan yang sangat parah sebagai akibat dari Zionis Israel yang terus menerus merampas makanan yang cukup dan tidak manusiawi bagi penduduk, perbekalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dasar kehidupan, selain menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan dan menyerang pekerja di bidang kesehatan.
Dia mencatat surat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dikirim oleh Komisaris Jenderal UNRWA kepada Presiden Majelis Umum, di mana dia mendesak negara-negara anggota untuk segera mengambil tindakan untuk menerapkan gencatan senjata kemanusiaan dan menerapkan hukum internasional, selain perlunya mencegah tindakan paksa pengusiran warga sipil ke luar wilayah Palestina.
Ia menekankan perlunya menanggapi seruan-seruan ini untuk menghentikan pertumpahan darah rakyat Palestina, menghentikan pengungsian paksa dan upaya deportasi massal, dan melindungi mereka sesuai dengan hukum humaniter internasional, dan menekankan bahwa komunitas internasional tidak bisa tidak mengambil tindakan dalam menghadapi krisis kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan kolonial zionis Israel yang ilegal dan apartheid terhadap rakyat Palestina.
Dia menekankan peningkatan kekerasan yang nyata di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan mencatat bahwa pasukan pendudukan Israel dan penjajah terus melakukan serangan, provokasi dan hasutan terhadap penduduk sipil Palestina, yang mengakibatkan 266 warga Palestina di Tepi Barat syahid termasuk 70 anak-anak, dan 3.432 orang terluka, sejak 7 Oktober.
Dia juga menunjukkan bahwa zionis Israel terus mengizinkan pembangunan lebih banyak koloni ilegal di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, dan mengingat kekebalan hukum penuh yang dimiliki zionis Israel, termasuk kelanjutannya, perlindungan dari akuntabilitas di Dewan Keamanan.
Mansour menekankan bahwa Majelis Umum akan melanjutkan sesi khusus darurat kesepuluh untuk mengatasi situasi berbahaya di Jalur Gaza, menyerukan semua negara yang cinta damai untuk menghormati hukum internasional dan mendukung rancangan resolusi yang diajukan oleh Mesir, yang menyerukan gencatan senjata segera atas alasan kemanusiaan.
Ia mengimbau masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban hukum, politik, kemanusiaan dan moral mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan menekankan bahwa rakyat Palestina dan seluruh dunia menantikan Majelis Umum mengambil tindakan tanpa penundaan untuk memulihkan kepercayaan mereka pada supremasi hukum dan kemanusiaan. (T/B03/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur