Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari UMKM

Jakarta, MINA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemeritah memberlakukan kewajiban alokasi 40 persen dari produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Wapres, hal itu dilakukan untuk terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya UMKM.

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Wapres dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Jakarta, Jumat (18/6).

Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” itu tersebut berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wapres juga menegaskan, pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, ujar Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya. (R/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)