Wapres: Ekonomi Syariah Arus Baru Ketahanan Ekonomi Nasional

Menurutnya, pencapaian ini membuktikan ekonomi syariah bukan hanya alternatif, melainkan arus baru yang dapat berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pencapaian ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua,” ujar Wapres saat memberikan pengarahan pada Rapat Pleno KNEKS 2024 dan Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Meskipun demikian, Wapres yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Oktober ini mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat puas diri KNEKS dan seluruh pihak yang terkait lainnya. Sehingga, ia menekankan agar ekonomi syariah ke depan terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat, dan mampu merespons peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat peran ekonomi syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Fondasi transformasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan ditujukan untuk mencapai produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial,” jelas Wapres.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menegaskan pentingnya memanfaatkan evaluasi kinerja lima tahun terakhir sebagai rekomendasi perbaikan ke depan. Hal ini diperlukan untuk mencapai visi, misi, serta program strategis dalam mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

“Tugas berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi kinerja 5 tahun sebagai rekomendasi perbaikan dan mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, dan program strategis untuk mengoptimalisasi pencapaian indikator utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang,” urainya.

Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan ekonomi syariah di masa depan. Salah satu langkah strategisnya adalah transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

“Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, butuh komitmen bersama, dan kelembagaan yang kuat. Adanya inisiasi transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah perlu didukung agar lembaga ini dapat bekerja optimal dan melahirkan terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Sekretaris KNEKS yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peluang ekonomi syariah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia masih sangat terbuka.

Untuk itu, pengembangan ekonomi syariah harus terus didorong dan diarahkan sejalan dengan target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

“Sebagai instrumen fiskal, APBN memiliki peran krusial untuk mendukung upaya ini. Dalam RUU APBN 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 5,2%, serta target-target pembangunan lainnya, membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani, indikator-indikator makro yang ditetapkan, seperti penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 7,0 – 8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem pada 0%, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,5 – 5,0%, serta penurunan tingkat ketimpangan atau gini ratio ke kisaran 0,379 – 0,382%, dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi syariah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Selain indikator tersebut, tentu pembangunan nasional ditujukan bagi tercapainya kemaslahatan dari seluruh masyarakat Indonesia dan umat, dan dalam hal ini kita perlu untuk terus menjaga momentum perbaikan ini,” imbuhnya.

Selama ini, tutur Sri Mulyani, APBN telah secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui alokasi anggaran di berbagai sektor. Antara lain, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR Syariah dan UMi Syariah yang realisasinya mencapai Rp16,7 triliun dan Rp4,31 triliun per September 2024.

“Kami juga di dalam mengelola keuangan negara terus meningkatkan diversifikasi dan instrumen keuangan syariah, termasuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara yang secara akumulatif mencapai Rp2.808,66 triliun. Sehingga Indonesia dikenal di dunia sebagai salah satu negara yang telah berhasil menerbitkan sukuk green pertama sebagai emerging market,” papar Sri Mulyani.

“Secara akumulatif, outstanding dari sukuk negara mencapai Rp1.565,72 triliun dan instrumen sukuk telah menjadi katalisator utama dalam mendorong dan memperdalam sektor keuangan syariah, juga untuk mendukung pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, serta memperkuat ekosistem dana sosial syariah,” tuturnya.

Kemudian untuk memperkuat kapasitas SDM yang mumpuni di sektor syariah, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga memfasilitasi pemanfaatan beasiswa LPDP pada program studi ekonomi syariah, termasuk beasiswa afirmasi bagi santri, dengan harapan dapat melahirkan para pakar syariah yang mampu bersaing di tingkat global.

“Sesuai instruksi Bapak, supaya Indonesia menjadi pemegang saham ketiga terbesar dari Islamic Development Bank, kami sudah menunaikan amanat tersebut, kita sekarang sudah melompat dari ranking 12 shareholder menjadi ketiga terbesar. Kita bahkan di atas Uni Emirat Arab, Kuwait dan negara-negara lain. Sekarang tinggal diisi orangnya [dari Indonesia]. Saya berharap banyak dari Indonesia yang mampu meniti karir di lembaga internasional termasuk Islamic Development Bank, tidak hanya di level staff, tapi juga di manajemen atau top manajemennya,” harapnya.

Hadir pada acara ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsyad Rasyid, segenap pengurus KNEKS, serta para Direktur KDEKS.[]