Wapres: Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia 2024, Ekosistem Ekonomi Syariah Perlu Diperkuat

Jakarta, MINA – Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin menyatakan untuk mewujudkan ‘Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia pada 2024’, Ekosistem Ekonomi Syariah perlu diperkuat dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) beserta pemangku kepentingan terkait harus bergerak lebih cepat.

Dia juga menyampaikan, visi besar sebagaimana amanah MEKSI 2019-2024 adalah ‘Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia’ untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dengan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai arus baru perekonomian nasional, Indonesia secara simultan menjalankan dual economy dan dual banking and finance system, yaitu syariah dan konvensional, untuk memperkuat ekonomi Nasional,” kata Kyai Ma’ruf saat memberikan pengarahan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Auditorium Al Jibra, Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sabtu (3/12).

Oleh karenanya, untuk penguatan dan percepatan pengembangan ekonomi Syariah di Daerah dibentuklah KDEKS di Daerah-daerah.

Saat ini telah terbentuk enam yaitu KDEKS Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Jawa Timur dan KDEKS Sulwesi Selatan ini.

Berbagai potensi dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan yang diakselerasi oleh KDEKS.

Di antaranya potensi pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), dimana ada sudah ada Kawasan Industri eksisting yang dapat dioptimalkan fungsinya (Kawasan Industri Makassar-KIMA), pengembangan sektor bisnis, kewirausahaaan Syariah, UMKM dan Industri produk halal; mulai dari pembinaan dan inkubasi Bisnis Syariah, percepatan sertifikasi halal, hingga upscaling dan percepatan ekspor produk halal.

Selain itu, mendorong pengembangan makan minuman halal, mendorong standarisasi halal Rumah potong hewan, penambahan Zona KHAS yang saat ini sudah ada di Lego-lego, mendorong potensi Pariwisata ramah Muslim, modest fashion, media dan rekreasi halal, serta potensi pengembangan rumah sakit berstandar halal.

Dukungan permodalan dari sektor keuangan syariah Daerah, melalui percepatan proses konversi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) menjadi Bank Sulselbar Syariah, merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung kapitalisasi sektor bisnis dan industri produk halal di Sulawesi Selatan.

Selain itu, secara sistematis juga akan meningkatkan kebutuhan dan menstimulan pertumbuhan industri keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, jaminan pembiayaan syariah serta pasar modal syariah.

Pengelolaan keuangan sosial Syariah yang sedianya memang sudah berakar kuat di masyarakat Sulawesi Selatan, baik itu zakat, infak, shadaqah dan wakaf tidak hanya sebagai bantalan atau jaring pengaman sosial juga untuk tujuan produktif.

Diharapkan segera muncul ‘Gerakan Sulawesi Selatan berzakat, Sulawesi Selatan Berwakaf’

Dari aspek ekosistem pendukung, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi dan keuangan Syariah juga dilakukan dengan cukup proaktif oleh institusi Pendidikan dan perguruan tinggi Provinsi Selatan.

Pendidikan ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya akan di ekspansi ke jenjang sekolah menengah melalui program Sekolah Pelopor Ekonomi dan Keuangan Syariah serta peningkatan literasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah, dilingkungan pendidikan dan masyarakat.

Pengembangan Riset dan inovasi Produk Halal juga menjadi potensi yang perlu didorong di provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tujuan dari acara pengukuhan KDEKS Sulawesi Selatan, selain untuk mengukuhkan KDEKS, juga untuk memperkuat silaturrahmi, membangun literasi serta baik dikalangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Sivitas Akademika juga masyarakat umum.

Diharapkan langkah strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan membentuk KDEKS dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya.

Diharapkan dengan adanya KDEKS, semua potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dapat di akselerasi pengembangannya, dimana Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah provinsi terdepan, menuju ‘Indonesia Pusat Produsen Halal 2024.’

Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat mengukuhkan Pembentukan KDEKS Sulawesi Selatan disaksikan secara langsung Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian KNEKS.

Agenda pengukuhan ini diprakarsai Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman.

Agenda tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya Manajemen Eksekutif KNEKS, Kantor Vertikal Kementerian/Lembaga Anggota KNEKS di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, serta sivitas akademika, asosiasi praktisi dan organisasi masyakarakat terkait.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)