Warga Sipil Bisa Jadi Peacekeeper Wanita RI di PBB

Jakarta, 6 Rajab 1438/3 April 2017 (MINA) – Warga sipil wanita yang memiliki keahlian tertentu bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk misi perdamaian PBB atau yang disebut Women Peacekeeper, ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) Yohana Susana Yembise.

“Nanti kalau perlu kita ke daerah-daerah mungkin ada yang tertarik,” ujar Yohana dalam jumpa pers di gedung KPPA, Jakarta, Senin (3/4).

Menurutnya peran perempuan ternyata diakui dalam misi perdamaian, karena mereka jauh lebih bisa membangun komunikasi dengan masyarakat di lokasi konflik.

“Media juga bisa berperan untuk membantu bagi yang tertarik, silahkan daftar,” tambahnya.

Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki

Selain dari Polisi wanita (Polwan) dan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), peacekeeper perempuan dari sipil juga bisa membantu dalam misi. Biasanya keahlian yang dibutuhkan seperti, dokter, ahli psikologi, negosiator, dan lainnya.

Pernyataan ini menyusul kehadiran Yohana pada Komisi Status Perempuan (Commission of the Status of Women/CSW) pada 13-24 Maret 2017. Tema pertemuan ke-61 ini menyoroti hubungan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan di dunia kerja dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini peran aktif Indonesia di CSW ke-61 akan difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) 2030 khususnya Goal 5 tentang kesetaraan gender dan Goal 8.5 bagi pencapaian tenaga kerja yang produktif dan penciptaan pekerjaan yang layak bagi seluruh individu.

Sejalan dengan amanah konstitusi, Indonesia telah terlibat dalam misi pemeliharaan PBB sejak 1957. Saat ini, Indonesia berada pada ranking ke-9 negara kontributor personil militer dan polisi pada misi perdamaian UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Kongo), MINUTSAH (Haiti), MINURSO (Sahara Barat), UNISFA (Abyei), UNMISS (Sudan Selatan).

Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman

Indonesia sampai kini mengirim 2.872 personel untuk misi-misi perdamaian PBB. Sebanyak 60 di antara mereka adalah perempuan dari TNI maupun Polri. Namun angka ini tidak pasti karena menurut laporan lainnya, jumlah peacekeeper wanita Indonesia mencapai lebih dari 400.(L/RE1/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Pelatihan UMKM di Jakarta Diharap Lahirkan Muzaki Baru