Wisconsin Larang Warganya Memboikot Israel

Abed Al Hashlamoun/EPA

Wisconsin, MINA – Wisconsin menjadi negara bagian Amerika Serikat (AS) terbaru yang menargetkan gerakan internasional Boikot, Divestasi, dan Sanksi (DBS) di tengah tindakan keras yang nyata atas aktivisme pro-Palestina tersebut.

Gubernur Wisconsin Scott Walker menandatangani sebuah perintah eksekutif, Jumat (27/10) malam yang melarang lembaga-lembaga negara mengontrak perusahaan yang terlibat dalam aksi pemboikotan terhadap Israel.

“Kami menentang keras diskriminasi dalam bentuk apapun dan kami sepenuhnya mendukung teman kami di Israel,” kata Walker dalam sebuah pernyataan setelah menandatangani keputusan tersebut, Al Jazeera melaporkan.

Walker juga menyatakan dukungannya pada sebuah rancangan undang-undang (RUU), yang diajukan awal bulan ini oleh seorang legislator Partai Republik, senator Leah Vukmir, dan Dale Kooyenga yang melarang memberikan kontrak kepada perusahaan yang memboikot Israel.

“Yang memboikot Israel harus dilawan karena mereka tidak hanya menyerang negara Yahudi. Kampanye propaganda ini juga merupakan dasar bagi sikap anti-Semit yang besar dan menghancurkan,” kata Vukmir. “Kita harus mendukung sekutu kita, Israel.”

RUU itu sedang dipertimbangkan, itu menyusul serangkaian tindakan hukum serupa yang diberlakukan oleh setidaknya 22 negara bagian lainnya di seluruh AS.

Kelompok hak asasi manusia, seperti American Civil Liberties Union (ACLU), telah mengecam tindakan pemerintah negara bagian tersebut sebagai tidak konstitusional dan represif.

Pada Senin lalu, Gubernur Maryland Larry Hogan menandatangani sebuah perintah eksekutif yang juga melarang perusahaan yang memboikot Israel diberikan kontrak negara.

Pekan lalu, Kota Dickinson, yang terletak di Texas, menuai kecaman yang meluas dari kelompok hak asasi manusia karena mewajibkan warga menandatangani surat perjanjian tidak akan memboikot Israel supaya bisa mendapatkan dana pemulihan badai.

Menghadapi kritikan yang meluas, pemerintah kota lalu menghapus bahasa Israel dari surat perjanjian untuk warga negara, namun tetap mewajibkan perusahaan untuk menyatakan mereka tidak memboikot Israel, media setempat melaporkan.

Omar Barghouti, salah satu pendiri gerakan BDS dan anggota komite pendiri Kampanye Palestina untuk Boikot Akademik dan Budaya Israel, mengatakan, tindakan keras terhadap pendukung boikot adalah sebuah reaksi impulsif akibat keberhasilan gerakan tersebut.

“Setelah kehilangan begitu banyak pertempuran dari sisi hati dan pikiran melawan gerakan BDS yang terus berkembang pesat dalam membela hak-hak Palestina, Israel dan lobi besarnya berusaha menghentikan gerakan tersebut dari atas, dengan memberlakukan undang-undang yang kejam dan tidak konstitusional, yang membangkitkan kenangan terburuk McCarthyism,” ujarnya.

Barghouti merujuk langkah sejumlah besar gereja, serikat pekerja, dan kampus-kampus yang melakukan divestasi dari bank-bank Israel dan perusahaan internasional yang beroperasi di Israel dan permukiman Yahudi di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. (T/R11/B05)

Miraj News Agency (MINA)