Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MPR RI Dorong Saudi Perbaiki Ekosistem Penyelenggaraan Haji

Rana Setiawan Editor : Widi Kusnadi - Senin, 29 Juli 2024 - 20:32 WIB

Senin, 29 Juli 2024 - 20:32 WIB

19 Views

Suasana Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, saat puncak ibadah haji.(Foto: Dok. MINA)

Jakarta, MINA – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyatakan, perlu adanya kesepakatan dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelengaraan ekosistem haji.

Menurutnya, sebagai jamaah haji terbanyak di dunia sebaiknya Indonesia tidak hanya ditangani oleh satu Syarikah.

“Jamaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah dalam penyelenggaraan haji,” jelas Yandri Susanto dalam keterangan resmi MPR RI dikutip MINA, Senin (29/7).

Dia mengatakan, perlu adanya syarikah atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab dalam melayani jamaah Indonesia. Sehingga dalam evaluasi dapat terlihat mana yang terbaik dari sisi pelayanan, tenda, konsumsi, serta kesesuaian dengan rukun haji.

Baca Juga: Terakreditas A, MER-C Training Center Komitmen Gelar Pelatihan Berkualitas

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima perwakilan Syarikah dari Saudi Arabia Syech Jameel Bondagi dan Syech Zuheir Sedayu di Ruang Kerja Lantai 9 Gedung Nusantara III MPR/DPR Senayan, Jakarta pada Jumat (26/7) lalu.

Kemudian Yandri juga menyampaikan, sebaiknya Pemerintah Saudi dan Indonesia bersepakat agar 1 satu bulan sebelum musim haji tidak lagi mengeluarkan visa ziarah atau sejenisnya.

“Penggunaan visa ziarah dan sejenisnya bisa menyebabkan kekacauan puncak haji di armuzna. Karena jamaah dengan visa ziarah tidak terdata sebagai jamaah yang resmi,” jelas Yandri.

Dalam kesempatan tersebut Yandri juga menyoroti adanya calon jamaah yang ternyata memiliki permasalahan dengan hukum di saudi.

Baca Juga: Tiba di Inggris, Presiden Prabowo Hadiri Undangan Raja Charles III

Dia mendorong agar pemerintah saudi memberikan daftar WNI yang memiliki masalah hukum kepada kedutaan Saudi di Jakarta. Sehingga sejak awal dapat terdeteksi apabila ada masalah visanya tidak bisa diterbitkan.

“Di lapangan masih ditemui calon jamaah yang visanya keluar namun pernah bermasalah dengan hukum di saudi. Hal ini sangat merugikan secara mental dan psikis calon jamaah tersebut,” pungkas Yandri.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Syubban Jambi Kibarkan Bendera Palestina di Puncak Gunung Dempo

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Dunia Islam
Indonesia
Indonesia
MINA Sport