Yordania Akan Tarik Kembali Tanah yang Disewakan ke Israel

Amman, MINA – Raja Abdullah II mengatakan pada Ahad (21/10), negaranya akan menarik kembali tanah yang disewakan kepada Israel.

Abdullah II mengatakan tanah itu disewakan berdasarkan perjanjian damai 1994, Al-Jazeera melaporkan yang dikutip MINA.

Langkahnya disambut oleh aktivis dan kelompok masyarakat sipil yang menentang kesepakatan dengan Israel.

Sebagai bagian dari perjanjian, Yordania menyewakan sekitar 405 hektar lahan pertanian di sektor selatan perbatasannya dengan Israel, yang disebut al-Ghumar, serta daerah al-Baqura kecil dekat pertemuan sungai Yordan dan Yarmouk.

Wilayah-wilayah lahan pertanian kaya air yang saat ini dibudidayakan oleh para petani Israel, disewakan selama jangka waktu 25 tahun, dengan periode pemberitahuan 12 bulan yang diperlukan untuk mencegah perpanjangan otomatis.

Batas waktu untuk memperbarui sewa adalah Kamis, 25 Oktober.

“Kami telah memberi tahu Israel untuk mengakhiri penerapan perjanjian damai mengenai al-Baqura dan al-Ghumar,” kata Raja Abdullah II, seperti disebutkan kantor berita Petra.

“Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada di atas prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri lampiran perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk Yordania,” ujarnya.

“Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi Yordania,” ujarnya.

Setelah pengumuman itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan segera bernegosiasi dengan Yordania mengenai perpanjangan sewa.

“Kami akan coba melakukan negosiasi dengan Yordania untuk opsi perpanjangan dari perjanjian sewa guna usaha yang ada,” kata Netanyahu.

Yordania adalah salah satu dari dua negara Arab selain Mesir, yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel.

Keputusan muncul sepekan setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja untuk campur tangan sehingga perjanjian sewa tidak akan diperbarui, menurut anggota parlemen, Khalil Atiyeh.

“Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini yang tidak untuk kepentingan Yordania atau rakyat Yordania,” kata Atiyeh.

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai salah satu yang “akan membuatnya disayangi oleh publik”.

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat lingkungan PBB dan kritikus yang terang-terangan terhadap perjanjian perdamaian Israel-Yordania, mengatakan, pengumuman raja adalah “tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania”.

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel semakin kuat karena pendudukan terus-menerus wilayah Palestina dan perlakuannya terhadap Palestina. (T/RS2/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)