Yordania dan Palestina Pertimbangkan Penangguhan Perjanjian dengan Israel

Amman, MINA – Pejabat Yordania dan Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan penangguhan perjanjian dengan Israel sebagai reaksi terhadap rencana aneksasi tanah di wilayah yang diduduki.

Ahmad Deek, Direktur Kantor Kementerian Luar Negeri Palestina, mengatakan kepada Arab News pada Ahad (17/5) bahwa Yordania dan Palestina berkoordinasi dalam menanggapi pencurian tanah Israel atas wilayah pendudukan Palestina.

Dia mengatakan, koordinasi Yordania-Palestina berada pada “tingkat tertinggi” meskipun ada kendala yang ditimbulkan karena situasi pandemi.

“Kami berbagi tujuan dan arah yang sama dan kami yakin kerja sama Yordania dan Palestina akan menjadi dasar untuk harmonisasi Arab lebih lanjut untuk menghentikan upaya Israel,” katanya.

Deek memuji pernyataan Raja Abdullah baru-baru ini kepada majalah Jerman Der Spiegel. “Kami bangga dengan posisi raja sebagaimana dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Jerman. Itu mengirim pesan yang jelas kepada penjajah.”

Najeeb Qadoumi, anggota Dewan Nasional Palestina, mengatakan bahwa semua opsi terbuka. Ini termasuk penangguhan Perjanjian Jordan Wadi Arab-Israel 1984 dan Deklarasi Prinsip PLO-Israel 1993.

Presiden Abbas mengatakan dalam pidato terbarunya bahwa jika ada tanah yang dicaplok, tidak akan ada pembenaran untuk mempertahankan Kesepakatan Oslo dan PLO akan bebas dari semua komitmennya.

Keterikatan Yordania dan Palestina dan tindakan bersama akan mengirim pesan yang kuat.

Anggota Parlemen Jordania Yehia Suud mengatakan, keputusan Israel sepihak mewakili ancaman terhadap Yordania, dan bahwa rakyat Yordania sepenuhnya di belakang pernyataan Raja Abdullah.

“Ini adalah waktu bagi AS untuk berdiri dengan kamp perdamaian, bukan kamp kegelapan. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menentang ambisi Zionis. Negara-negara Arab dan Islam harus mengambil posisi terhormat untuk keadilan dan perdamaian,” lanjutnya.

Suud mengatakan, parlemen Yordania pada waktu lalu pernah menyerukan pembatalan perjanjian Arab Wadi dan pembatalan perjanjian gas. (T/RS2/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)