Yordania Pertimbangkan Pembatalan Kesepakatan Gas dengan Israel

israel-israelandstuff-300x173.jpg" alt="gas israel israelandstuff" width="300" height="173" /> Ladang gas Israel di Leviathan, Mediterania. (Foto: israelandstuff)

Amman, 9 Jumadil Awwal 1437/17 Februari 2016 (MINA) – Pemerintah Yordania sedang mempertimbangkan untuk pembatalan kesepakatan gas alam dengan Israel, setelah adanya pembicaraan dengan perusahaan Aljazair, pada Selasa (16/2) waktu setempat.

Times of Israel menyebutkan, pejabat Yordania dalam pembicaraan dengan perusahaan Aljazair menungkapkan, dukungan anggota parlemen untuk kesepakatan Israel menurun.

Radio Israel mengutip seorang sumber senior di parlemen Yordania mengatakan bahwa muncul suara dalam parlemen untuk membatalkan kesepakatan dengan Israel.

Sebuah delegasi Yordania baru-baru ini mengunjungi Aljazair dan mengadakan pembicaraan dengan perusahaan gas di sana sekitar kemungkinan perjanjian impor, kata laporan itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkhawatirkan bahwa jika kesepakatan saat ini tidak disetujui, “kita akan kehilangan ekspor potensial ke Yordania, Turki, Mesir, Palestina dan juga Uni Eropa.”

Sementara itu, dalam sidang lima petisi terhadap perjanjian kerangka kerja, Pengadilan Tinggi Israel menyatakan keberatan atas klausul kerangka yang mencegah negara dari membuat perubahan yang mendasar terhadap kesepakatan selama 10-15 tahun.

Pengadilan meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan dalam waktu tujuh hari bagaimana maksud untuk mengabadikan ketentuan kesepakatan untuk tahun yang akan datang, tanpa kesepakatan dari parlemen Israel (Knesset).

Netanyahu harus mengatasi banyak rintangan untuk perjanjian, yang bertujuan untuk memberikan kemitraan dua perusahaan Amerika Noble Energy dan Delek Group, hak untuk mengembangkan ladang gas Leviathan di Mediterania. Ladang gas yang terbesar yang pernah ditemukan di wilayah perairan Israel.

Setelah berbulan-bulan perdebatan intens dan banyak rintangan birokrasi dan legislatif, Netanyahu menandatangani perjanjian kontroversial dengan perusahaan gas pada 17 Desember lalu.

Namun masih menghadapi perlawanan dari anggota oposisi parlemen dan aktivis yang mengklaim bahwa hal itu akan menciptakan monopoli de facto di pasar gas dan akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen Israel sendiri. (T/P4/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)