Yordania Tarik Diplomatnya dari Qatar

Juru Bicara pemerintah Yordania, Mohammad al-Momani (Foto: Memo)

Amman, 13 Ramadhan 1438/8 Juni 2017 (MINA) – Pemerintah Yordania mengumumkan, Selasa (6/6), pihaknya menarik sementara perwakilan diplomatiknya di Qatar. Negara tersebut juga tiba-tiba mencabut lisensi jaringan media Al-Jazeera.

Menteri Negara Urusan Media Yordania Mohammad Al-Momani mengatakan, keputusan itu diambil menyusul tinjauan atas alasan krisis antara Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain di satu pihak dengan Qatar di pihak lain, demikian IINA melaporkannya yang dikutip MINA.

“Mencapai perdamaian dan stabilitas regional dan membuat negara-negara Arab menyetujui kebijakan bersama yang mengakhiri krisis di kawasan Arab akan tetap menjadi prioritas utama yang tidak akan dipenuhi oleh Yordania,” kata Al-Momani.

Juru bicara Pemerintah Yordania tersebut mengatakan negara itu berharap bahwa negara-negara Arab mengatasi “tahapan yang disesalkan” ini dan menyelesaikan krisis di atas landasan yang kokoh memastikan semua negara Arab bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat mereka.

Sebanyak tujuh negara yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Libya, Maladewa, dan Yaman telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada hari Senin (5/6). Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme.

Saudi menuduh Qatar menyokong para militan dukungan Iran di Provinsi Qatif dan Bahrain yang kebanyakan penduduknya Syiah.

Langkah mereka telah membuka bagian terburuk dari perpecahan beberapa tahun belakangan ini di antara negara-negara paling kuat di dunia Arab yang banyak di antaranya merupakan anggota OPEC.

Qatar seketika pada hari yang sama mengecam keputusan negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut ‘tidak dapat dibenarkan’.

Qatar juga merupakan tempat bagi Pangkalan Udara Al-Udeid yang luasnya mencapai 20 mil di barat daya Qatar, markas bagi Komando Pusat Militer Amerika Serikat (AS) dan sekitar 10.000 tentara AS. Tidak jelas apakah keputusan tersebut akan memengaruhi operasi militer AS.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan kepada wartawan di Sydney pada hari Senin bahwa pertengkaran tersebut tidak akan memengaruhi perang melawan militan ekstremis dan Washington telah mendorong sekutu-sekutu Teluk untuk menyelesaikan perbedaan mereka. (T/R01/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)