Zionis Israel, Bangsa Tanpa Akar, Hidup dari Rampasan

GERAKAN Zionisme, yang berakar pada akhir abad ke-19, telah membentuk dinamika politik dan sosial di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina. Berikut adalah penjelasan ilmiah dalam 15 paragraf yang saling terkait, mengulas sejarah, fakta, dan data terkini mengenai Zionisme dan dampaknya.

Zionisme muncul sebagai respons terhadap meningkatnya antisemitisme di Eropa. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria-Hungaria, menjadi tokoh sentral gerakan ini. Dalam bukunya Der Judenstaat (1896), Herzl mengusulkan pembentukan negara Yahudi sebagai solusi atas diskriminasi yang dialami oleh Yahudi di diaspora.

Pada tahun 1897, Kongres Zionis Pertama diadakan di Basel, Swiss, yang menghasilkan Program Basel. Program ini menetapkan tujuan utama Zionisme: mendirikan “rumah nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina melalui imigrasi dan kolonisasi.

Pada 1917, Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung pendirian “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina, memperkuat harapan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi.

Imigrasi Yahudi yang meningkat ke Palestina menyebabkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Konflik antara komunitas Yahudi dan Arab meningkat pada 1930-an dan 1940-an, mencapai puncaknya dengan pecahnya Perang Arab-Israel pada tahun 1948.

Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya Negara Israel. Peristiwa ini menyebabkan eksodus besar-besaran penduduk Arab Palestina, yang dikenal sebagai “Nakba” (bencana), di mana sekitar 700.000 warga Palestina menjadi pengungsi.

Setelah kemerdekaan Israel, terjadi gelombang imigrasi besar-besaran Yahudi dari berbagai negara, termasuk dari Eropa dan negara-negara Arab. Antara 1948 dan 1951, sekitar 260.000 Yahudi dari negara-negara Arab tiba di Israel.

Program Yerusalem dan Konsolidasi Zionisme

Pada 1951, Program Yerusalem diadopsi oleh Kongres Zionis ke-23, menggantikan Program Basel. Program ini menekankan konsolidasi Negara Israel, pengumpulan diaspora Yahudi, dan penguatan kesadaran Yahudi melalui pendidikan dan budaya.

Setelah Perang Enam Hari pada 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah ini menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar hukum internasional.

Zionisme telah menerima berbagai kritik, termasuk tuduhan sebagai bentuk kolonialisme dan rasisme. Pada 1975, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyamakan Zionisme dengan rasisme, meskipun resolusi ini dicabut pada 1991.

Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, seperti Perjanjian Oslo, namun belum mencapai resolusi permanen. Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut, dengan isu-isu seperti status Yerusalem dan hak kembali pengungsi Palestina tetap menjadi sumber ketegangan.

Organisasi internasional seperti PBB telah berupaya menengahi konflik Israel-Palestina. Namun, resolusi dan inisiatif yang diusulkan sering kali menghadapi hambatan politik dan kurangnya implementasi yang efektif.

Di dalam Israel sendiri, terdapat perdebatan mengenai arah kebijakan negara, terutama terkait dengan pemukiman di wilayah pendudukan dan hubungan dengan Palestina. Kelompok-kelompok politik memiliki pandangan yang beragam mengenai solusi dua negara dan masa depan wilayah pendudukan.

Kondisi di Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap tegang, dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terus terjadi. Pembangunan pemukiman baru dan bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina sering kali menjadi berita utama.

Masyarakat internasional memiliki pandangan yang beragam terhadap konflik ini. Beberapa negara mendukung solusi dua negara, sementara yang lain memberikan dukungan politik dan militer kepada salah satu pihak, mempengaruhi dinamika konflik secara keseluruhan.

Zionis Israel adalah proyek kolonial modern yang dibangun tanpa akar sejarah yang sah di tanah Palestina, hidup dari hasil perampasan tanah, hak, dan kehidupan rakyat Palestina, serta mempertahankannya melalui kekerasan, manipulasi sejarah, dan dukungan politik internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)