Diduga Ditekan Cina, Taiwan Larang Ketua Kongres Muslim Uighur

Uighur-Dunia-Dolkun-Isa-Radio-Free-Asia-300x213.gif" alt="Ketua Eksekutif Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa (Radio Free Asia)" width="300" height="213" /> Ketua Eksekutif Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa (Radio Free Asia)

Xiniang, Cina, 5 Jumadil Awwal 1437/13 Februari 2016 (MINA) – Pihak berwenang Taiwan menghalangi kKetua eksekutif organisasi Uighur internasional untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi hak asasi manusia yang akan digelar di Taiwan akhir bulan ini.

Putusan Taiwan itu dikonfirmasi Kongres Uighur Dunia (WUC) pada Jumat (12/2) waktu setempat, seperti dilaporkan Radio Free Asia Uyghur Service yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Putusan tersebut menyebabkan Dolkun Isa, Ketua Eksekutif WUC, takkan bisa menghadiri Asia Pacific Religious Freedom Forum pada 18-21 Februari ini.

WUC, organisasi kelompok Uighur di pengasingan yang berbasis di Jerman, meyakini langkah otoritas Taiwan itu karena mendapat tekanan dari Cina.

“Sungguh memalukan sebuah negara demokrasi seperti Taiwan harus terpengaruh oleh kehendak pemerintah Cina,” ungkap WUC dalam sebuah pernyataan. “Cina secara konsisten mengawasi para pembela hak asasi manusia dan secara khsusus mereka yang mendukung komunitas Uighur diperlakukan seperti penjahat,” tambah WUC.

Konferensi, yang pesertanya hanya berdasarkan undangan, akan menjadi pertemuan para pendukung kebebasan beragama, termasuk anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pejabat organisasi nonpemerintah, dan tokoh agama yang berkomitmen untuk memajukan kebebasan beragama di wilayah Asia Pasifik.

Isa, yang menerima undangan dari penyelenggara konferensi tiga atau empat bulan lalu, mengatakan Taiwan memberitahukan bahwa mereka tidak akan memungkinkan dia untuk masuk ke wilayah yang kedaulatannya diklaim Cina.

“Tidak peduli apapun itu, Taiwan adalah negara demokrasi. Menghalangi saya masuk ke sana berarti akan menodai demokrasi Taiwan,” tegasnya. “Saya percaya bahwa ada campur tangan Cina dalam masalah (pelarangan) ini,” ujarnya lagi.

Ia yakin halangan ini akan segera dicabut setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) resmi mengambil alih kekuasaan Taiwan pasca memenagi pemilu presiden beberapa waktu lalu. DPP dikenal sebagai partai yang lantang menuntut Taiwan merdeka sepenuhnya dari Cina.

“Meskipun Partai Progresif Demokratik telah memenangkan pemilu, Partai Kuomintang masih memerintah, jadi saya belum diizinkan masuk Taiwan, dan ini sangat disayangkan dan disesalkan,” tandas Isa.

Isa mengungkapkan, dirinya tidak mendapat halangan ketika mengunjungi Taiwan 10 tahun lalu untuk mengikuti pertemuan yang diadakan Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Kala itu DPP berkuasa di Taiwan.

Komunitas Uighur adalah kelompok minoritas yang sebagian besar memeluk Islam dan berbahasa Turki. Mereka menetap di wilayah Xinjiang, sebuah provinsi Cina di barat laut. Uighur kerap mendapat perlakuan diskriminatif, penindasan agama, dan pengekangan budaya oleh Beijing.(T/P022/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)