4 +1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memaparkan prioritas politik luar negeri untuk tahun 2019-2024. Ada empat prioritas utama dan satu tambahan atau disebut prioritas empat plus satu (4+1).

Empat prioritas utama terdiri dari penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia, serta satu prioritas tambahan adalah infrastruktur diplomasi yang kuat.

Prioritas-prioritas tersebut menurut Menlu sudah sesuai dengan amanah konstitusi, visi misi Presiden dan Wakil Presiden serta kelanjutan dari kebijakan politik luar negeri RI lima tahun yang lalu.

“Prioritas politik luar negeri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi,” kata Retno dalam Media Briefing di Gedung Pancasila, Jakarta pada Selasa (29/10)

Dalam penguatan diplomasi ekonomi, kata Menlu, terdapat sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, salah satunya adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.

Dalam langkah ini, ia menjelaskan, Indonesia harus menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal dan produk dumpling.

Selain itu, Indonesia juga akan melakukan penguatan pasar tradisional dan melakukan terobosan untuk menembus pasar non-tradisional, seperti Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Kawasan Pasifik.

Di prioritas yang kedua yaitu diplomasi perlindungan WNI, Retno menegaskan, negara akan terus hadir untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.

Selanjutnya, prioritas diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, pemerintah harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan dan diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal.

Untuk prioritas keempat, meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia, Retno mengatakan, Indonesia akan menduduki posisi penting di sejumlah organisasi dan forum internasional, seperti, ketua ASEAN dan G20 (2023), Dewan Keamanan PBB (akhir 2020) dan anggota Dewan HAM PBB (2021-2022).

Namun, Retno mengatakan, keempat prioritas utama tersebut tidak akan dapat dicapai jika tidak memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat. Inilah yang akan menjadi prioritas tambahan atau yang disebut sebagai plus 1.

“Untuk itu, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi, serta mendidik para diplomat menjadi diplomat andal dan berkualitas,” jelas Menlu.

Beberapa hal yang kan menjadi fokus infrastruktur diplomasi adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas SDA, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi, informasi dan transformasi digital. (L/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)