60 Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintahnya Akui Negara Palestina

London, MINA – Sekitar 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah segera mengakui Palestina sebagai negara dan mengambil tindakan diplomatik untuk menghentikan “pembersihan etnis” di Jalur Gaza.

Menurut laporan The Guardian pada Sabtu (12/7), surat tersebut diorganisasi oleh Labour Friends of Palestine and the Middle East, ditandatangani oleh 59 anggota parlemen dari berbagai blok sentris hingga kiri dan dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy pada Kamis.

Dalam surat itu, para anggota parlemen meminta pemerintah Inggris menghentikan rencana Israel yang disebut akan membangun “kota kemanusiaan” berupa tenda di reruntuhan Rafah, Gaza selatan. Mereka memperingatkan bahwa rencana tersebut merupakan pemindahan paksa warga sipil Palestina dan penghapusan keberadaan Palestina di wilayah tersebut.

“Dengan sangat mendesak dan penuh keprihatinan, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman Menteri Pertahanan Israel pekan lalu yang berencana memindahkan paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke kamp di kota Rafah yang hancur tanpa mengizinkan mereka keluar,” tulis surat itu, menyebut rencana tersebut sebagai “pembersihan etnis”.

Baca Juga: Puluhan Anggota Parlemen Partai Buruh Desak Inggris Akui Negara Palestina

Para anggota parlemen juga mendesak pemerintah agar memulihkan dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mendukung pembebasan sandera, dan memberlakukan blokade perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

“Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kita justru melemahkan kebijakan solusi dua negara dan membiarkan status quo terus berlangsung, yang mengarah pada penghapusan serta aneksasi wilayah Palestina,” tegas para anggota parlemen.

Pemerintah Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh yang baru sejauh ini belum mengubah posisi resmi terkait status kenegaraan Palestina. Sementara itu, perang di Gaza telah memasuki bulan ke-10, disertai pengungsian massal, kerusakan infrastruktur, serta gagalnya perundingan gencatan senjata menurut pejabat Palestina dan pengamat internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mahasiswa AS Tuntut Pimpinan AIPAC Diadili atas Dukungan Genosida di Gaza