Krisis Rohingya Makin Dalam di Tengah Bergesernya Fokus Global

Bangladesh, MINA – Krisis kemanusiaan Rohingya di Bangladesh semakin dalam di tengah bergesernya perhatian dunia ke konflik Timur Tengah dan Ukraina.

Pendanaan internasional terus menurun, sementara gelombang baru pengungsi dan bencana musim hujan memperburuk kondisi di kamp-kamp Cox’s Bazar, Bangladesh yang sudah penuh sesak. The Daily Star melaporkan, Senin (20/7).

Pemerintah Bangladesh yang baru di bawah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mewarisi salah satu tantangan kebijakan luar negeri dan kemanusiaan terkompleks dalam sejarah negeri itu, yaitu krisis Rohingya yang telah berlangsung sejak eksodus massal 2017.

Komisaris Bantuan dan Repatriasi Pengungsi (RRRC) Mizanur Rahman mengungkapkan bahwa setiap pekan terdapat 50 hingga 60 warga Rohingya baru yang memasuki Bangladesh melalui jalur perbukitan tersembunyi.

Dalam dua tahun terakhir, sekitar 200.000 Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh. Sementara itu, sekitar 30.000 bayi lahir setiap tahun di kamp-kamp yang kini menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi.

Hujan monsun yang melanda antara 4 dan 14 Juli telah memicu tanah longsor, badai, dan banjir yang menewaskan sedikitnya 15 orang Rohingya, melukai 22 orang, mengungsikan lebih dari 13.000 jiwa, dan berdampak pada hampir 53.000 orang, menurut Platform Koordinasi Rohingya, sebuah badan bantuan pemerintah bersama.

Pendanaan Merosot, Bantuan Dipangkas

Rencana Respons Bersama (JRP) yang diluncurkan pada Mei 2026 mengajukan anggaran $710,5 juta (Rp12,7 trilun) untuk tahun ini, turun drastis dari $965 juta (Rp17,2 triliun) pada tahun sebelumnya.

Lembaga bantuan kemanusiaan telah mengurangi program dan memberhentikan ribuan sukarelawan pengungsi. Pada April lalu, Program Pangan Dunia (WFP) memangkas bantuan makanan untuk sekitar dua pertiga pengungsi, menyisakan jatah senilai hanya $7 (Rp125ribu) per orang per bulan.

International Crisis Group dalam laporannya pekan lalu menyatakan, kekurangan dana juga berdampak pada layanan pendidikan, perawatan kesehatan, dan sanitasi di kamp-kamp.

Pemotongan anggaran juga memaksa lembaga bantuan menangguhkan pelatihan keterampilan pemuda dan program keterlibatan Masyarakat.

Ketegangan dengan Masyarakat Lokal dan Masalah Keamanan

Abu Morshed Chowdhury, ketua bersama Forum Organisasi Masyarakat Sipil Cox’s Bazar, menyatakan bahwa masyarakat lokal yang awalnya menyambut kedatangan pengungsi pada 2017 kini mulai merasa khawatir.

Kehadiran pengungsi yang berkepanjangan telah berkontribusi pada penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan meningkatnya masalah keamanan di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar, di mana pertempuran terus berlanjut antara militer Myanmar dan Angkatan Darat Arakan (AA).

Chowdhury mengusulkan agar investasi swasta diizinkan dalam industri yang memproduksi barang-barang untuk kamp-kamp, sehingga pemuda Rohingya dapat memperoleh keterampilan dan pekerjaan sambil mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional. Beberapa pengungsi sudah dipekerjakan melalui inisiatif swasta yang didukung bantuan, tetapi programnya masih terbatas.

Repatriasi Mandek di Tengah Perang Saudara Myanmar

Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, termasuk upaya mediasi Tiongkok yang melibatkan Bangladesh dan Myanmar, belum ada satu pun Rohingya yang berhasil dipulangkan sejak 2017.

Tantangan semakin rumit setelah pecahnya perang saudara di Myanmar, terutama konflik antara junta militer dan Angkatan Darat Arakan yang kini menguasai hampir 90 persen Negara Bagian Rakhine. Laporan terbaru menunjukkan militer Myanmar telah mendapatkan kembali kendali atas beberapa daerah setelah menyelesaikan proses pemilihannya awal tahun ini.

Pemerintah BNP telah berulang kali menyatakan akan melibatkan otoritas militer Myanmar dan Angkatan Darat Arakan untuk memfasilitasi pemulangan. Menteri Luar Negeri Khalilur Rahman baru-baru ini menyatakan keyakinan untuk mencapai kemajuan, mengingat BNP pernah berhasil mengawasi pemulangan Rohingya pada akhir 1970-an dan awal 1990-an.

Strategi Nasional dan Peran Tiongkok

Pada 13 Juli, pemerintah membentuk Komite Perumusan Strategi Nasional untuk Urusan Rohingya yang beranggotakan 11 orang, dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Tarique Rahman. Komite diberi waktu 90 hari untuk menyusun strategi nasional yang komprehensif.

Namun, Tawfique M Haque, direktur Institut Kebijakan dan Tata Kelola Asia Selatan di Universitas Selatan Selatan, menyoroti dominasi lembaga keamanan dalam komite tersebut.

“Krisis ini sekaligus merupakan tantangan diplomatik, kemanusiaan, dan keamanan. Oleh karena itu membutuhkan pendekatan yang lebih luas,” ujarnya. Ia menyarankan agar kementerian luar negeri ditempatkan di pusat pembuatan kebijakan, dengan melibatkan akademisi, partai politik, dan komunitas Rohingya.

Sementara itu, Mazhar menekankan peran strategis China. China memiliki pengaruh dan kepentingan besar di Myanmar, dan Koridor Ekonomi China-Myanmar-Bangladesh yang diusulkan dapat memfasilitasi solusi.

“Dhaka harus secara aktif bernegosiasi dengan Beijing untuk memastikan stabilitas di Myanmar, terutama Rakhine, untuk menyelesaikan krisis Rohingya seiring berjalannya proposal koridor ekonomi,” ujarnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)