Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemukim Israel Dirikan Pos Terdepan di Area A Tepi Barat yang Dikuasai Palestina

sri astuti Editor : Rudi Hendrik - 6 menit yang lalu

6 menit yang lalu

4 Views ㅤ

Ramallah, MINA – Pemukim Israel mendirikan sebuah pos terdepan di Area A Tepi Barat yang diduduki, wilayah yang berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina. Namun, hingga kini militer Israel belum mengevakuasi pos tersebut.

Haaretz melaporkan pada Rabu (18/11), para pemukim mendirikan cabang Homesh Yeshiva di dekat Desa Yasid, barat laut Nablus, sekaligus mengambil alih tanah milik warga desa yang berada di Area A.

Berdasarkan Perjanjian Oslo pada 1990-an, Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah. Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina, Area B di bawah kendali sipil Palestina dan keamanan Israel, sedangkan Area C berada di bawah kendali penuh Israel.

Militer Israel mengatakan kepada Haaretz bahwa pihaknya sebelumnya telah mengevakuasi pos terdepan tersebut. Namun, para pemukim kembali membangunnya.

Baca Juga: 115 Pemukim Israel Serbu Halaman Masjid Al-Aqsa, Lakukan Ritual Talmud

“Masuk ke Area A dilarang oleh hukum, berbahaya bagi warga sipil, dan merupakan pelanggaran pidana,” kata juru bicara militer Israel.

Ras Abu Nimel, salah seorang pemilik tanah Palestina di kawasan tersebut, mengatakan para pemukim telah mengambil alih lahan yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan lingkungan permukiman baru. Akibatnya, proyek tersebut terpaksa terhenti.

“Semuanya sudah siap untuk memulai pemasaran lahan tersebut, tetapi pengambilalihan oleh para pemukim menghentikan proyek itu,” kata Abu Nimel.

Ia memperkirakan para pemukim telah mengambil alih sekitar 15 dunam tanah milik sejumlah warga desa.

Baca Juga: Australia Sanksi Tiga Pemukim dan Empat Organisasi Israel terkait Perluasan Permukiman Ilegal

Abu Nimel juga mengatakan warga Palestina setempat kini tidak dapat mengakses tanah mereka sendiri.

“Ketika seseorang mencoba mendekati tanahnya sendiri atau kebun buah-buahannya, para pemukim akan datang dan mengusirnya dengan todongan senjata,” ujarnya.

Para pemukim Israel telah lama menyerukan pembatalan Perjanjian Oslo. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang masa jabatannya akan segera berakhir, juga berjanji dalam kampanye pemilu baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Pada Februari lalu, Smotrich meluncurkan rencana “Penyelesaian 2030”. Rencana tersebut mencakup upaya menghapus gagasan pembentukan negara Arab yang disebutnya sebagai negara “teror”, membatalkan Perjanjian Oslo, serta memulai proses penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat. Rencana itu juga mencakup dorongan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Baca Juga: Israel Perpanjang Penahanan dr. Abu Safiya Enam Bulan Tanpa Tuntutan

Lebih dari 737.000 pemukim Israel tinggal di lebih dari 400 permukiman dan pos terdepan, sebagian besar berada di Area C Tepi Barat yang diduduki.

Menurut Haaretz, para pemukim merayakan pendirian cabang Homesh Yeshiva tersebut sebagai bagian dari upaya mereka untuk membatalkan Perjanjian Oslo.

Para pemukim diketahui telah mempertahankan keberadaan mereka di pos terdepan itu setidaknya sejak September tahun lalu. Saat itu, media Israel melaporkan seorang rabi pemukim berpengaruh merayakan pendirian cabang Homesh Yeshiva.

“Perjanjian Oslo bertentangan dengan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan perjanjian tersebut ditakdirkan untuk dibatalkan,” kata Shmuel Eliyahu, Kepala Rabi Safed, saat mengunjungi pos terdepan tersebut pada akhir September.

Baca Juga: Partai Netanyahu Kehilangan Kursi Ketua Parlemen, Oposisi Kuasai Legislatif

Perampasan tanah terbaru di Tepi Barat bagian utara merupakan bagian dari upaya Israel yang lebih luas untuk mengambil alih tanah Palestina dan membangun permukiman di wilayah tersebut, Middle East Eye melaporkan pada Agustus lalu.

Tiga tahun lalu, pemerintah Israel mencabut Undang-Undang Pelepasan (Disengagement Law), yang menjadi dasar evakuasi sejumlah permukiman Israel di wilayah tersebut pada 2005.

Sejak pencabutan undang-undang itu, pemerintah Israel telah membangun kembali permukiman Sa-Nur, Ganim, Kadim, dan Homesh. []

 

Baca Juga: Lima Warga Palestina Syahid Dalam Serangan Israel Terbaru di Gaza

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda